DPR harap revisi UU 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan selesai tahun ini - Kontan

Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yoyok

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggodok rumusan poin-poin dan pasal - pasal yang akan direvisi pada UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Lasarus mengatakan, rencananya salah satu poin dalam revisi UU itu berkaitan dengan angkutan online. Ia mengatakan, kecil kemungkinan angkutan online diatur dalam UU khusus terlebih setelah Presiden Jokowi mencanangkan omnibus law. "Kajian tentang angkutan online tentu kami belum bisa bicara banyak," kata Lasarus, Selasa (11/2).

Baca Juga: RUU Omnibus Law Perpajakan menunggu jadwal pembahasan dengan DPR

Kemudian, terkait wacana pemindahan wewenang penerbitan Regident (SIM, STNK dan BPKB), Lasarus belum bisa berkomentar. Menurut dia, apabila pengawasan dari Kepolisian berjalan dengan baik, penerbitan Regident tidak perlu dipindahkan ke Kementerian Perhubungan.

"Tidak masalah juga kalau ini tetap di Kepolisian selama soal pengawasan berjalan baik," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-harap-revisi-uu-222009-tentang-lalu-lintas-angkutan-jalan-selesai-tahun-ini

Pengusaha Desak Pemerintah Naikkan Tarif Angkutan Penyeberangan - Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah segera menaikkan tarif angkutan penyeberangan. Alasannya, sudah hampir tiga tahun tarif itu tidak naik dan inflasi terus terjadi setiap tahun.

Apalagi, menurut Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, kenaikan tarif itu tidak bakal menyebabkan inflasi tinggi. "Saya jamin kenaikan tarif penyeberangan kami tidak akan menyebabkan inflasi yang signifikan," tutur Khoiri saat ditemui di Kantor Kementerian Maritim dan Investasi, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.

Contohnya saja, ujar dia, untuk satu truk yang memuat sekitar 30 ton atau 30 ribu kilogram komoditas beras dengan harga Rp 10 ribu atau total seharga Rp 300 juta, kenaikan tarif itu hanya berimbas Rp 5 per kilogram. "Rp 5 dibagi Rp 10 ribu itu berapa persen? Tapi apakah pedagang menaikkan hanya lima rupiah, enggak mungkin."

Dia menyadari kenaikan beban itu terkadang membuat pengusaha menaikkan tarif sekitar Rp 100-200, walau beban kenaikannya sebenarnya tidak sebesar itu. "Jadi kalau mengatakan pemerintah ketakutan kenaikan ini menyebabkan inflasi, tidak terbukti. Rp 5 apanya yg bikin inflasi? Belum kalau yang dimuat itu barang berharga pakaian misalnya itu kan satu kilogram masa nilainya Rp 10 ribu? Enggak dong. Satu baju paling seperempat kilogram beratnya," tutur Khoiri.

Khoiri mengatakan untuk saat ini tarif truk dengan isi 30 ton untuk rute Merak - Bakauheni adalah sekitar Rp 900 ribu. Dengan adanya usulan kenaikan tarif itu, tarif baru bisa lebih mahal Rp 89 ribu. Ia mengatakan kenaikan untuk masing-masing rute dan kendaraan akan berbeda.

Ihwal kenaikan tarif itu, Khoiri mengatakan telah ada komitmen bagus dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan jajarannya. Usulan itu, tutur dia, bakal dirapatkan dalam beberapa hari ini dan sedianya rapat digelar hari ini. Namun, hingga saat ini belum ada arahan anyar dan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun dijadwalkan ulang alias batal.

"Saya kasihan dengan anggota kami, walau kami sih masih sabar, tapi kan layanan ke masyarakat tidak boleh berhenti, sebab fungsi kami kan penghubung infrastruktur dan investasi," tutur Khoiri.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Lambok Nahattands mengatakan usulan itu memang belum dirapatkan di kementeriannya. Padahal, secara mekanisme kenaikan tarif itu memang perlu pertimbangan dari Menko Maritim dan Investasi. "Itu mekanisme biasa, namun belum dirapatkan," tutur dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Aminuddin Rifai, mengatakan penyiapan aturan yang berlarut-larut merugikan bisnis 65 anggota organisasi di berbagai trayek antar provinsi. "Kami menyimpulkan batas waktu dua pekan sejak 4 Februari lalu, ini sudah desakan seluruh dewan pimpinan cabang di daerah," ujarnya kepada Tempo.

Nihilnya penyesuaian tarif sejak April 2017, kata dia, membuat beban keuangan operator kian menumpuk. Faktor inflasi dan investasi kapal baru tak diimbangi kenaikan pendapatan. Menurut Aminuddin, pendapatan bersih pengusaha tak sampai 10 persen dari tarif yang dipatok untuk satu trip penumpang dan barang.

Dia mencontohkan dengan tarif Rp 6.000 per penumpang di rute penyeberangan Ketapang (Jawa Timur) - Gilimanuk (Bali) saat ini. Potongan jasa pelabuhan dan bahan bakar memangkas penerimaan operator hingga hanya berkisar Rp 2.300, belum termasuk biaya kru dan perawatan armada secara reguler. Pengusaha terus merugi meski total arus penumpang trayek itu mencapai 14,5 juta pada 2018. "Kami sulit bekerja dengan cash flow lemah," katanya. "Sudah ada beberapa anggota yang belum membayar gaji karyawan hingga 2-3 bulan."

Desakan kenaikan tarif sudah berlangsung selama tiga tahun, sejak penyesuaian terakhir pada April 2017. Pembahasan panjang antara Kementerian Perhubungan dan operator, termasuk lembaga konsumen, akhirnya menelurkan formula tarif baru yang sesuai dengan inflasi dan peningkatan beban operasi. Dipayungi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019, pemerintah berencana menaikkan tarif di 20 trayek, sudah mencakup trayek perintis yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (persero). "Sudah dijanjikan berlaku pada 1 Desember 2019, tapi terus molor," ucap Aminuddin.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, membenarkan penundaan dipicu kebutuhan koordinasi dengan Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi. Namun, dia berjanji ketentuan tarif yang akan terbit dalam bentuk keputusan menteri dibahas selama dua hari ke depan. "Saya diberi waktu sampai Jumat nanti oleh pak menteri," ujarnya.

Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan, Chandra Irawan, mengatakan tarif akan dinaikkan secara bertahap selama setahun ini. "Pertama naik 10,3 persen atau lebih, lalu naik lagi pada beberapa waktu hingga paling tinggi 28 persen," ujarnya.

CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.tempo.co/read/1306199/pengusaha-desak-pemerintah-naikkan-tarif-angkutan-penyeberangan

Pemprov Bongkar Loksem PKL Tanah Abang untuk Angkutan Umum - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membongkar kawasan Lokasi Sementara (loksem) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan Tanah Abang. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menjelaskan pembongkaran akan dilakukan dalam waktu dekat.


"(Loksem) JP 15 itu akan kami hapus akhir Februari, kami sudah sosialisasi (kepada pedagang)," kata Irwandi saat dihubungi, Senin (10/2).


PKL Tanah Abang di kawasan Jalan Jati Baru, Pemprov akan dipindahkan ke kawasan Lokasi Binaan (Lokbin) Cempaka Sari dan Pasar Pisang Palmerah. Pedagang juga akan direlokasi ke Blok F Pasar Tanah Abang.

 Dijelaskan Irwandi bahwa pembongkaran lokasi ini untuk menindaklanjuti proyek PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek untuk mengintegrasikan sejumlah angkutan umum. Nantinya kawasan bekas Lokasem akan dijadikan tempat titik bertemunya pengguna Transjakarta, angkot serta kereta commuter line.

"Lokasi itu juga akan menjadi tempat para pengemudi ojek online menunggu penumpang. Para pedagang nantinya bisa berjualan secara gratis selama enam bulan pertama. Hari Rabu rencananya kami pindahkan, ada 149 (PKL)," jelas dia.


Selain PKL, Pemerintah juga berencana membongkar bekas rumah dinas Camat Tanah Abang yang berdekatan di kawasan tersebut. Seluruh kawasan itu diharapkan dapat mempermudah pergerakan masyarakat dalam berpindah transportasi.



"Nanti TransJakarta bisa manuvernya lebih enak, ojek online enggak mangkal di jalan lagi. Begitu penumpang turun di situ, langsung ojek online jemput, TransJakarta jemput, Jak Lingko jemput," tutup Irwandi.


Diketahui PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek  merupakan perusahaan patungan antara PT KAI dan MRT Jakarta. Perusahaan ini akan menata sejumlah stasiun, yakni Stasiun Sudirman-Dukuh Atas, Tanah Abang, Juanda, dan Senen.
(ctr)

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200106175328-20-462875/pemprov-bongkar-loksem-pkl-tanah-abang-untuk-angkutan-umum

Tarif Tol Naik, Pengguna Jasa Angkutan Tuntut Perbaikan Layanan - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) menilai kenaikan tarif sejumlah ruas tol harus diiringi dengan perbaikan pelayanan dan menjadikan jalan tol benar-benar sebagai jalan bebas hambatan.

Ketua Depalindo Toto Dirgantoro mengatakan kenaikan tarif sejumlah ruas tol akan memengaruhi biaya yang logistik. Namun, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan pelayanan menjadi lebih baik.

"Pastinya kenaikan tersebut sedikit banyak akan berpengaruh, yang kami minta pelayanan dari pada Jasa Marga serta Badan Usaha Jalan Tol [BUJT] lainnya, dengan kenaikan tol tersebut kami menginginkan pelayanan juga harus ditingkatkan," paparnya kepada Bisnis.com, Senin (10/2/2020).

Dia mencontohkan ketika keadaan tol padat dan tidak bergerak atau terjadi kemacetan seharusnya sejumlah pintu tol yang berdekatan ditutup sehingga kemacetan tidak bertambah parah. Setelah kemacetan terurai baru gerbang tol yang dapat menambah volume kendaraan dibuka, kembali sehingga definisi jalan bebas hambatan benar adanya.

Menurutnya, ketika memasuki jalan bebas hambatan kecepatan tidak boleh di bawah 60 kilometer per jam. Kalau di bawah itu, pasti terkena tilang, tetapi ketika tol padat, aturan tersebut tidak dapat terpenuhi karena kecepatan yang menjadi rendah.

"Semua perlu diperhatikan harus diperbaiki, jadi pelayanannya kembali ditingkatkan, jangan sampai monopoli, naik tarif bisa, tapi pelayanan tidak bisa dijaga," ujarnya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menyatakan bakal menyesuaikan tarif untuk tiga ruas tol yang dikelola perseroan dalam waktu dekat ini.

Ketiga ruas tol tersebut yakni ruas Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa dengan panjang 34,4 kilometer. Kemudian, ruas Surabaya - Gempol sepanjang 45 km serta ruas tol Palimanan - Kanci sepanjang 26 km.

Sebelumnya, pemerintah telah menyesuaikan tarif 6 ruas tol secara serentak diberlakukan Jumat (31/01/2020) mulai pukul 00.00 WIB. Keenam ruas tol itu adalah, Tol Cawang-Tomang-Pluit, Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol-Jembatan Tiga-Pluit, Tol Ujung Pandang tahap I, Tol Gempol-Pandaan tahap I, Tol Bali-Mandara, dan Tol Pondok Aren-Serpong.

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://ekonomi.bisnis.com/read/20200210/98/1199608/tarif-tol-naik-pengguna-jasa-angkutan-tuntut-perbaikan-layanan

Pengamat minta Kemendag berhati-hati terapkan aturan angkutan ekspor - ANTARA

Penggunaan kapal berbendera Indonesia belum tentu baik bagi industri

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman meminta Kementerian Perdagangan berhati-hati menerapkan ketentuan penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional untuk kegiatan ekspor dan impor barang tertentu agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Pernyataan Ferdy itu terkait rencana Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan baru sebagai revisi Permendag No 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu yang mulai berlaku pada Mei 2020.

Adapun sektor yang mengalami kewajiban tersebut adalah ekspor batubara dan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), serta impor beras.

"Aturan tersebut akan berdampak pada industri batubara dan sawit, dan tentunya terhadap ekonomi Indonesia. Apalagi kewajiban penggunaan kapal berbendera Indonesia belum tentu baik bagi industri," kata Ferdy ketika dihubungi di Jakarta, Senin.

Baca juga: Harga Batu bara Acuan kembali naik, capai 66,30 dolar/ton

Menurutnya, kebijakan yang akan diterbitkan Kemendag tersebut harus dipikirkan secara matang apakah kewajiban menggunakan kapal berbendera Indonesia ini masuk akal.

"Persoalannya, jumlah kapal domestik pengangkut batubara yang berbendera Indonesia sangat sedikit, sementara jumlah produsen batubara dalam negeri sangat banyak," ujarnya.

Ia menambahkan dalam perdagangan internasional importir batubara menuntut kepastian pasokan.

"Jika menggunakan kapal domestik, namun waktu pengiriman tidak tepat waktu, ini tentu akan membuat buyer ragu dan akan beralih membeli batubara dari negara lain," kata Ferdy.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu telah diubah beberapa kali.

Terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1009) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kementerian Perdagangan saat ini masih mengebut aturan baru tentang kebijakan itu.

Dalam draf Permendag yang diperoleh wartawan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), eksportir wajib mengekspor batubara dan/atau CPO dengan menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional.

Rencana Kementerian Perdagangan untuk menerapkan kebijakan penggunaan kapal nasional dalam kegiatan ekspor juga sempat menuai protes dari asosiasi pemilik kapal negara asing.

International Chamber of Shipping (ICS), dalam suratnya Februari 2018 menyatakan rencana Kementerian Perdagangan menerapkan kewajiban menggunakan kapal Indonesia tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas.

ICS menyatakan kebijakan yang mengharuskan perusahaan asing bekerja sama dengan pemilik kapal nasional dalam urusan ekspor impor juga menunjukkan iklim kompetisi yang tidak sehat.

Dalam sebuah diskusi bertajuk "Dampak Peraturan Perkapalan Nasional Terhadap Ekspor Batubara" yang berlangsung pada Januari 2020, di Jakarta, beberapa importir batubara Indonesia juga telah memberikan masukan yakni jika peraturan ini diberlakukan maka akan berpotensi mengganggu kelancaran pasokan batubara, menimbulkan tambahan biaya, hingga kemungkinan importir batubara mengalihkan sumber pasokannya dari Indonesia ke negara lain.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan APBI telah menyampaikan secara resmi mengenai permasalahan ini kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar peraturan ini dibatalkan atau ditunda pemberlakuannya.

APBI berpendapat bahwa peraturan tersebut dapat berjalan efektif jika industri perkapalan nasional sudah siap dan tersedia.

“Saat ini, keberadaan kapal nasional masih sangat jauh dari mencukupi untuk memenuhi ekspor batubara Indonesia, bahkan hingga 10 tahun ke depan,” katanya.

Hendra menambahkan beberapa pembeli telah memastikan akan membeli batubara dari negara lain seperti Australia dan Rusia.

Hal ini dikarenakan ketidakpastian mengenai peraturan ini dapat berpotensi mengganggu kelancaran pasokan batubara mereka, juga menimbulkan tambahan biaya terhadap batubara yang mereka beli.

"Jika kondisi ini terus berlanjut maka dikhawatirkan akan terjadi penurunan ekspor batubara yang dapat berdampak terhadap pendapatan dan penerimaan negara. Sangat disayangkan karena saat ini harga batubara mulai membaik akibat meningkatnya permintaan dari China," ujar Hendra.

Baca juga: Kementerian ESDM : DMO batu bara dipatok 25 persen
Baca juga: China tandatangani kontrak impor senilai Rp35,1triliun dari Indonesia

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.antaranews.com/berita/1287482/pengamat-minta-kemendag-berhati-hati-terapkan-aturan-angkutan-ekspor

Kemhub Realisasikan Program Subsidi Angkutan Udara Kargo - BeritaSatu

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) mulai merealisasikan program subsidi angkutan udara kargo setelah ditetapkannya pemenang operator penerbangan yang menjalankan kegiatan tersebut. Salah satu realisasi program subsidi itu adalah penerbangan perdana yang dilakukan maskapai Trigana Air dengan rute Timika – Wamena pada Sabtu (8/2/2020).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub Novie Riyanto menjelaskan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus berupaya memastikan program jembatan udara dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana strategis kementerian.

“Dalam pelaksanaan program subsidi angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan kargo di Papua melalui Kantor Otoritas Wilayah X, kami terus memantau program itu. Tujuannya untuk mengevaluasi, mengoordinasi, dan menyinergikan peran seluruh stakeholdera di lapangan,” kata Novie dalam keterangannya, Minggu (9/2/2020).

Novie menambahkan, melalui subsidi angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo, pemerintah berupaya hadir, khususnya untuk melayani kebutuhan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi lain dan hanya mampu dijangkau oleh transportasi udara.

Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Usman Effendi menjelaskan, penerbangan perdana maskapai Trigana Air menggunakan pesawat jenis Boeing 737-300 dengan kontrak program subsidi angkutan udara kargo melayani rute Timika - Wamena Papua.

Pesawat itu, lanjut dia, mengangkut sebanyak 14 ton berupa barang kebutuhan pokok dan barang penting ke Wamena melalui program jembatan udara hasil konektivitas tol laut. Sesuai kontrak, Trigana Air dijadwalkan akan mengakut kargo sebanyak tiga kali seminggu.

“Dalam hal pengiriman kargo bersubsidi ke masyarakat, kami akan mengawasi secara ketat agar program pemerintah tersebut tidak salah sasaran. Sebelum barang dikirim akan melalui pemeriksaan oleh petugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan, untuk menjaga oknum-okum nakal yang akan memanfaatkan kargo subsidi untuk kepentingan bisnis atau mencari keuntungan pribadi,” tutup Usman.

Sumber: BeritaSatu.com

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.beritasatu.com/nasional/599512/kemhub-realisasikan-program-subsidi-angkutan-udara-kargo

VIDEO - Angkutan L300 Terbalik di Bireuen, Sopir Banting Setir dan Tabrak Tiang Listrik - Serambi Indonesia

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Kecelakaan lalulintas kembali terjadi di Bireuen yang mengakibatkan angkutan umum minibus L-300 terbalik, Minggu (9/2/2020)

Mobil ini diketahui bernomor polisi BL 1812 KH yang melaju dari arah Medan dengan tujuan Banda Aceh.

Menurut saksi mata, kecelakaan di kawasan Desa Geulanggang Gampong/Cureh Kota Juang Bireuen ini terjadi akibat mobil berusaha mengelak sepeda motor yang menyeberang jalan.

Mobil dengan muatan paket ini terbalik setelah sebelumnya menabrak tiang listrik dan dua kios di pinggir badan jalan. Sopirnya, Wahyu Ilahi (31) dan kernet Azhari (28) merupakan warga kabupaten Aceh Besar.

Peristiwa ini turut mengakibatkan Azhari mengalami luka ringan dan lebam hingga dibawa ke IGD RSUD Bireuen.

NARATOR : ARDIANSYAH

EDITOR : REZA MUNAWIR

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://aceh.tribunnews.com/2020/02/09/video-angkutan-l300-terbalik-di-bireuen-sopir-banting-setir-dan-tabrak-tiang-listrik

Tak Boleh Pesan Angkutan Online Dekat Pangkalan Ojek, Wanita Hamil Dipaksa Jalan Kaki - Liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Kemajuan teknologi seharusnya memudahkan setiap kita dalam melakukan pekerjaan. Banyak hal yang bisa dilakukan secara online yang amat praktis di era ini. Termasuk di bidang tranportasi yang sedang marak, yaitu ojek Online.

Nyatanya kemudahan yang harusnya dirasakan karena adanya ojek online tidak dapat dinikmati oleh wanita yang sedang hamil 5 bulan 2 minggu ini. Ia harus berjalan kaki dengan air mata yang bercucuran. Menurut video yang diunggah akun instagram @lambeonlen, seorang wanita yang tengah hamil hendak memesan ojek online.

Wanita ini berniat naik ojek online dari Terminal Depok, yang posisinya dekat dengan parkiran Bus Trans dan yang menuju ke bandara. Wanita ini mengakui bahwa ia dihampiri seorang bapak yang melarangnya memesan ojek online dari tempat tersebut. Ia harus berjalan kaki lumayan cukup jauh ke depan.

View this post on Instagram

Buset 😟😟 tega bener #Repost @tribuncikarangdotcom • • • • • Jadi ceritanya gini min, aku lagi hamil 5 bulan 2 minggu mau naik Grab dari Terminal Depok dekat parkiran bus trans dan bus ke bandara itu. tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin bilang gak boleh naek Grab dari sini harus ke depan sana. Padahal aku bilang "pak saya lagi hamil pak ini jalan jauh banget dari ujung ke ujung"⁣ ⁣ Lalu kata bapaknya : "gak boleh, jalan aja ke depan gak boleh naik disini, disni ada ojek (padahal kaga keliatan dimana ojeknya dah, dia aja nyanperin jalan kaki)" ⁣ ⁣ Bapaknya terus ngikutin sampai seperempat jalan, lalu ngeliatin kita gitu, pdahal gak ada tulisan larangan kaya ditempat lain, jika ada larangan biasanya ada shelter khusus ojol.⁣ ⁣ Ahirnya aku jalan kedepan sambil nangis dan disamperin petugas Polisi & Dishub, mereka nanya "kenapa mbak nangis" aku ceritain, mereka bilang : "sejak kapan disana gak boleh, kalau disana mah boleh ko naik ojol".⁣ ⁣ Tadi pak polisi yg di depan juga ngrespon dan mau samperin oknum bapak tersebut. Semoga oknum tersebut dinasehatin tidak melarang-melarang lagi. Andai emang tidak boleh, tolonglah kebijaksanaan lihat kondisi wanita hamil, sampe minta izin tetep gak dikasih.⁣ ⁣. . #lambeonlen #ojol #ojekonline #taksionline #grab #gojek #jktinfo #drama #dramaojol #kelakuan #infodepok #kotadepok #depok #tribuncikarang #ojekpangkalan #hamil #ibuhamil #beritaterkini #beritaviral #beritaterbaru #beritanasional #jabodetabek #ojoldepok #ojolbersatu

A post shared by Lambe Onlen (@lambeonlen) on Feb 4, 2020 at 1:17am PST

2 dari 5 halaman

---

Tidak Diperbolehkan

Anemia Pada Ibu Hamil

Dalam kutipan keterangan video di instagram, wanita itu awalnya mengatakan “Pak saya lagi hamil pak ini jalan jauh banget dari ujung ke ujung.”

Kemudian bapak yang berjalan kaki menghampiri wanita itu menjawab “Gak boleh, jalan aja ke depan, gaboleh naik di sini ada ojek." Wanita itu juga mengatakan bahwa di sekitarnya tidak ada ojek pangkalan.

3 dari 5 halaman

---

Terpaksa Berjalan Sambil Menangis

ilustrasi hamil (Sumber: Pixabay)

Akhirnya dengan terpaksa wanita itu berjalan sambil menangis. Bapak yang melarangnya mengikutinya hingga seperempat jalan. Wanita itu kebingungan karena tidak ada keterangan yany tertera melarang memesan ojek online seperti di tempat umum lainnya.

Wanita hamil itu juga mengatakabn bahwa polisi yang ada di sekitar sana merespon dan menghampiri oknum seperti bapak tersebut.

4 dari 5 halaman

---

Respon Warganet

Pengemudi ojek online (ojol) mendatangi lokasi ojek pangkalan (opang) di Cimanggu Wates, Jalan Raya Soleh Iskandar, ‎Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (29/1/2018). (Liputan6.com/Achmad Sudarno)

Banyak warganet yang geram dan menanggapi postingan video tersebut. Berikut komentar mereka:

 “Lain kali teriak aja Bu. Jangan nurut, untuk gak di rampok,” kata @right_in.front.of.you.

“Engga punya hati nurani..” tulis warganet pemilik akun @seinanirantie.

“Bubarin opang, aturan gak jelas nyusahin orang,” ketus akun yang bernama @suprianto_6.

“Tambah seret pak rezekinya kalau gitu caranya,” tulis @ratunyaria16.

“Doakan saja mba, biar c bapak-bapak yang ngelarang naik ojol biar hamil biar nyaho dia rasanya orang hamil jalan kaki begitu jauhnya…” tulis pengguna instagram @harwisnu7576.

Penulis : 

Ayu Ester Simanjuntak

5 dari 5 halaman

---

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini :

Selama masa kehamilan, wajar jika wanita menginginkan sesuatu tertentu. Alih-alih mengidamkan makanan aneh, justru ibu hamil yang satu ini mengidamkan sebuah pengalaman menjadi driver ojek online seperti pekerjaan sang suami.

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.liputan6.com/citizen6/read/4172976/tak-boleh-pesan-angkutan-online-dekat-pangkalan-ojek-wanita-hamil-dipaksa-jalan-kaki

Purwakarta Butuh Aturan soal Jam Operasional Truk Angkutan - Inilahkoran

INILAH, Purwakarta - Banyak jalur krusial yang menjadi perlintasan antar daerah di Purwakarta. Selama ini, ada tiga jalur utama yang dipakai untuk mobilitas masyarakat, yakni jalur utama yang statusnya milik kabupaten, provinsi, dan pusat.

Khusus jalur utama milik pusat dan provinsi, selama ini lebih banyak digunakan sebagai mobilitas warga, baik yang menggunakan angkutan umum maupun angkutan barang, sepertiJalur Cianting atau Jalur Purwakarta-Bandung via Padalarang.

Selama ini, jalur tersebut sangat vital sebagai penghubung Purwakarta dengan Bandung. Sejauh ini, juga terpantau kerap digunakan sebagai jalur alternatif angkutan barang dan hasil alam. Namun, banyak truk-truk yang bertonase besar melintas di jalur nasional itu.

Beberapa waktu lalu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menuturkan, keberadaan truk-truk angkutan barang bertonase besar yang melintas jalur tersebut menjadi penyumbang kecelakaan dan kemacetan serta mengganggu mobilitas warga.

Namun demikian, dalam hal ini pihaknya tak bisa berbuat banyak, karena kewenangan untuk jalan tersebut ada di pusat. “Seharusnya, memang sudah harus ada aturan khusus. Misalnya, terkait jam operasional untuk kendaraan itu. Tapi karena itu jalur nasional, kami tak bias berbuat banyak,” ujar Anne kepada INILAH.

Anne menjelaskan, dalam hal intinya bukan berarti melarang operasional truk-truk besar itu. Karena, pihaknya pun menyadari, kendaraan tersebut salah satu penunjang juga untuk ekonomi masyarakat di bidang material. Hanya, dia berharap, harus ada pengaturan soal operasionalnya, terutama di jam-jam tertentu.

“Dalam hal ini, lebih kepada pengaturan jam operasional. Karena, kan ini juga tujuannya untuk kepentingan umum,” jelas dia.

Jadi, kata dia, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi kemacetan dan kecelakaan ini, yakni dengan cara mengatur jam operasional kendaraan pengangkut barang. Misalnya saja, dengan mengeluarkan larangan supaya kendaraan tersebut tak melintasi Purwakarta pada jam-jam tertentu.

“Melalui dinas terkait, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi,” tambah dia.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Purwakarta AKP Zanuar Cahyo Wibowo menuturkan, yang dikhawatirkan semua pihak memang terjadi pada pekan kemarin. Hal mana, terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan truk besar.

“Kecelakaan tempo hari, lebih ke faktor kerusakan di jalan. Adapun kasus kecelakaan kedua, lebih diakibatkan faktor kelalaian pengendara sepeda motor dan truk,” ujar Zanuar.

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya telah menguatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pemangku kepentingan pengelola jalur tersebut. Salah satu yang akan dilakukan dalam kerja sama lintas sektoral ini, yakni dengan mengintensifkan operasi over dimention over loading (ODOL) di jalur tersebut. “Kami akan menindak tegas kendaraan yang melebihi muatan (overload). Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk Dinas Perhubungan,” jelas dia.

Terkait aturan pembatasan operasional truk di ruas jalan tertentu, tambah dia, sampai saat ini masih dalam pembahasan bersama pihak terkait. Namun, khusus angkutan tanah dan hasil alam pihaknya akan menguatkan koordinasi, apakah tak beroperasi di jam-jam sibuk dan jam pagi-sore atau apakah di malam hari. (asep mulyana)

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.inilahkoran.com/berita/41785/purwakarta-butuh-aturan-soal-jam-operasional-truk-angkutan

Kemenhub Kucurkan Subsidi Angkutan Kargo Rute Timika - Wamena - Liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merealiasikan program subsidi angkutan udara kargo. Ini diberikan  tepat setelah ditetapkannya pemenang operator penerbangan yang akan menjalankan kegiatan tersebut. 

Adapun penerbangan perdana angkutan udara kargo ini dilakukan oleh maskapai Trigana Air dengan rute Timika – Wamena, Sabtu (8/2/2020).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto menyatakan, subsidi angkutan udara kargo ini dilakukan sesuai dengan program strategis Kementerian Perhubungan.

Dalam pelaksanaan program subsidi angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan kargo di Papua, melalui Kantor Otoritas Wilayah X, kami terus memantau program itu, tujuannya untuk mengevaluasi, mengkoordinasi dan mensinergikan peran seluruh stakeholder di lapangan,” ujar Novie, dikutip Minggu (9/2/2020).

Dia menambahkan, melalui subsidi angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo, pelayanan kebutuhan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi lain dan hanya mampu dijangkau oleh transportasi udara akan semakin terjangkau oleh pemerintah.

Sementara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X, Usman Effendi menjelaskan, penerbangan perdana maskapai Trigana Air dengan pesawat jenis boeing 737-300 dilakukan dengan kontrak program subsidi angkutan udara kargo dan melayani rute Timika - Wamena Papua. 

Pesawat ini mengangkut 14 ton barang kebutuhan pokok dan barang penting ke Wamena melalui program jembatan udara hasil konektivitas tol laut. Sesuai kontrak, maskapai Trigana dijadwalkan akan mengakut kargo sebanyak 3 kali seminggu. 

“Dalam hal pengiriman kargo bersubsidi ke masyarakat, kami akan mengawasi secara ketat agar program pemerintah tersebut tidak salah sasaran. Sebelum barang dikirim akan melalui pemeriksaan oleh petugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan, untuk menjaga oknum-okum nakal yang akan memanfaatkan kargo subsidi untuk kepentingan bisnis atau mencari keuntungan pribadi,” ujar Usman.

2 dari 2 halaman

---

Kemenhub: Penerbangan Perintis Turunkan Disparitas Harga hingga 50 Persen

Pesawat N219 produksi PT Dirgantara Nusantara. (Foto: PTDI)

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Polana B Pramesti mengklaim bahwa kehadiran penerbangan perintis kargo udara membuat sejumlah harga kebutuhan pokok di beberapa daerah seperti Papua mengalami penurunan. Bahkan penunan terjadi bisa mencapai hingga sebanyak 50 persen.

"Dan tahun lalu dengan adanya perintis ini ada penurunan, disparitas harganya itu sebesar 40-50 persen," kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (9/1).

Polana mengatakan, sebelum adanya penerbangan kargo perintis di wilayah Papua harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Namun kehadirannya kini dapat menekan disparitas harga kebutuhan pokok daerah tersebut.

Dia menambahkan di wilayah Papua sendiri memang paling banyak penerbangan perintis baik penumpang dan kargo, karena kontur wilayah Papua hampir seluruhnya adalah pegunungan sehingga satu-satunya akses transportasi hanyalah lewat udara.

Adapun untuk tahun ini angkutan perintis kargo sudah dilaksanakan di Kalimantan, Sulawesi dan Papua sebanyak 27 rute. Dengan rincian sulawesi 3 rute, Kalimantan 3 rute, dan Papua sebanyak 22 rute.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.liputan6.com/bisnis/read/4174541/kemenhub-kucurkan-subsidi-angkutan-kargo-rute-timika-wamena

Pemerintah Realisasikan Subsidi Angkutan Udara Kargo Rute Timika-Wamena - iNews

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merealisasikan program subsidi angkutan udara kargo setelah ditetapkannya pemenang operator penerbangan yang akan menjalankan kegiatan tersebut. Salah satunya adalah penerbangan perdana yang dilakukan maskapai Trigana Air dengan rute Timika–Wamena, Sabtu (8/2/2020).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan, pihaknya terus berupaya memastikan program jembatan udara dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana strategis Kemenhub.

“Dalam pelaksanaan program subsidi angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan kargo di Papua, melalui Kantor Otoritas Wilayah X, kami terus memantau program itu, tujuannya untuk mengevaluasi, mengkoordinasi dan mensinergikan peran seluruh pemangku kepentingan di lapangan,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2020).

Novie menambahkan, melalui subsidi angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo, pemerintah berupaya hadir, khususnya untuk melayani kebutuhan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi lain dan hanya mampu dijangkau oleh transportasi udara.

Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X, Usman Effendi menjelaskan, penerbangan perdana maskapai Trigana Air dengan pesawat jenis Boeing 737-300 dengan kontrak program subsidi angkutan udara kargo melayani rute Timika-Wamena Papua.

Pesawat ini, mengangkut sebanyak 14 ton berupa barang kebutuhan pokok dan barang penting ke Wamena melalui program jembatan udara hasil konektivitas tol laut. Sesuai kontrak maskapai Trigana dijadwalkan akan mengangkut kargo sebanyak tiga kali seminggu.

“Dalam hal pengiriman kargo bersubsidi ke masyarakat, kami akan mengawasi secara ketat agar program pemerintah tersebut tidak salah sasaran. Sebelum barang dikirim akan melalui pemeriksaan oleh petugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan, untuk menjaga oknum-oknum nakal yang akan memanfaatkan kargo subsidi untuk kepentingan bisnis atau mencari keuntungan pribadi,” katanya.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.inews.id/finance/makro/pemerintah-realisasikan-subsidi-angkutan-udara-kargo-rute-timika-wamena

Kemenhub realisasikan subsidi angkutan udara kargo rute Timika-Wamena - ANTARA

kami akan mengawasi secara ketat agar program pemerintah tersebut tidak salah sasaran

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan merealisasikan program subsidi angkutan udara kargo setelah ditetapkannya pemenang operator penerbangan yang akan menjalankan kegiatan tersebut, salah satunya adalah penerbangan perdana yang dilakukan maskapai Trigana Air dengan rute Timika – Wamena, Sabtu (8/2).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya terus berupaya memastikan program jembatan udara dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana strategis Kemenhub.

“Dalam pelaksanaan program subsidi angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan kargo di Papua, melalui Kantor Otoritas Wilayah X, kami terus memantau program itu, tujuannya untuk mengevaluasi, mengkoordinasi dan mensinergikan peran seluruh pemangku kepentingan di lapangan,” katanya.

Baca juga: Kemenhub teken kontrak subsidi angkutan udara perintis, ini harapannya

Novie menambahkan melalui subsidi angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo, pemerintah berupaya hadir, khususnya untuk melayani kebutuhan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi lain dan hanya mampu dijangkau oleh transportasi udara.

Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X, Usman Effendi menjelaskan, penerbangan perdana maskapai Trigana Air dengan pesawat jenis Boeing 737-300 dengan kontrak program subsidi angkutan udara kargo melayani rute Timika - Wamena Papua.

Baca juga: Pemerintah lanjutkan program subsidi penerbangan perintis di Papua

Pesawat ini, mengangkut sebanyak 14 ton berupa barang kebutuhan pokok dan barang penting ke Wamena melalui program jembatan udara hasil konektivitas tol laut. Sesuai kontrak maskapai Trigana dijadwalkan akan mengangkut kargo sebanyak tiga kali seminggu.

“Dalam hal pengiriman kargo bersubsidi ke masyarakat, kami akan mengawasi secara ketat agar program pemerintah tersebut tidak salah sasaran. Sebelum barang dikirim akan melalui pemeriksaan oleh petugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan, untuk menjaga oknum-oknum nakal yang akan memanfaatkan kargo subsidi untuk kepentingan bisnis atau mencari keuntungan pribadi,” katanya.

Baca juga: Kemenhub: Jangkauan penerbangan perintis bakal diperluas mulai 2020
Baca juga: Pemerintah resmi operasikan penerbangan subsidi perintis 13 rute

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.antaranews.com/berita/1284914/kemenhub-realisasikan-subsidi-angkutan-udara-kargo-rute-timika-wamena

Biaya Ojol Bakal Naik, Ini Alternatif Angkutan Lainnya - Detikcom

Jakarta -

Tarif ojek online (ojol) diusulkan naik hingga Rp 2.500 per kilometer. Kenaikan tarif ini rencananya akan terjadi di zona Jabodetabek.

Perencana keuangan dari Tata Dana Consulting Tejasari mengungkapkan masyarakat yang menjadi pengguna ojol harus mulai memikirkan anggaran transportasi.

Hal ini karena kenaikan tarif akan berdampak pada pengeluaran. Menurut dia, masyarakat bisa menambah alokasi untuk dana transportasi.

"Kalau kebiasaanya tidak berubah, memang alokasi dana transportasinya harus ditambah," kata Teja saat dihubungi detikcom, Sabtu (8/2/2020).

Menurut dia, jika masyarakat memiliki bujet terbatas, maka harus mencari alternatif transportasi yang sesuai dengan bujet.

Misalnya menggunakan angkutan umum seperti bus, kereta atau angkot. Memang ini akan memakan waktu yang lebih lama tetapi jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan ojek online.

"Selalu ada konsekuensinya sih dalam setiap memilih transportasi," ujar dia.

Selain itu menggunakan bus-bus gratis juga bisa menjadi solusi hemat jika nanti tarif ojol terus meningkat.

Sebelumnya Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan bahwa para driver ojol meminta tarif batas bawah menjadi Rp 2.500/kilometer (km) dari sebelumnya Rp 2.000/km.

Namun untuk tarif tersebut, Yani menyebut masih akan dibahas dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), karena tarif ojol menyangkut dengan kemampuan masyarakat untuk membayar.

"Tapi Rp 2.500 belum didiskusikan ke YLKI, karena mereka yang lihat dari sisi masyarakat, sehingga ada titik temunya," kata Yani.

Dia menyebut yang ditakutkan apabila ada kenaikan tarif terlalu tinggi, ojol bisa-bisa ditinggal penumpang.

"Masalahnya kalau naik sekian aja, bisa aja ada perpindahan dari ojek online. Yang jelas kita mau supaya titik temu pas," ungkap Yani.

Simak Video "Dear Pengguna Ojol, Ini Tarif Baru yang Berlaku Mulai September"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/hns)

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4891232/biaya-ojol-bakal-naik-ini-alternatif-angkutan-lainnya

Organda Medan Angkat Bicara Soal Angkutan Massal BTS, “Pengelolanya Harus Konsorsium” - Geosiar.com

Medan, Geosiar.com – Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Montgomery Munthe angkat bicara soal kehadiran transportasi massal dengan pembelian layanan Buy The Service (BTS) di kota Medan. Montgomery menyebut menyambut baik kehadiran BTS dan menolak keras jika tidak benar benar melibatkan seluruh pengusaha angkutan lokal.

Kepada Geosiar.com, Jumat (7/2/2020), Montgomery Munthe (foto) mengaku mendukung angkutan massal jika pengelolanya merupakan gabungan pengusaha angkutan lokal yakni konsorsium. “Kehadiran angkutan BTS yang pasti mengganggu penghasilan sopir menjadi menurun, karena sewa kami yang diambil,” terang Munthe.

Maka kata Munthe, jika pengelolaan BTS nantinya tidak melibatkan pengusaha angkutan kota dikuatirkan terjadi kesenjangan sosial. “Saya kuatir kondusifitas angkutan kota di Medan akan terganggu jika pengelolaan BTS diluar konsorsium pengusaha angkutan kota,” ujarnya.

Ditambahkan Montgomery Munthe, tuntutan awal Organda Medan tetap menawarkan konsorsium yang melibatkan seluruh pengusaha lokal dan melakukan MoU diatas notaris. Bukan pengelolanya perseorangan.

“Memang benar akan dilakukan lelang, tetapi persyaratan lelang jangan dimanfaatkan untuk memberatkan pengusaha lokal dan terkesan untuk menyingkirkan pengusaha lokal. Kita harapkan jangan sampai ada konspirasi jahat dilakukan lelang untuk memenangkan salah satu perusahaan dari luar atau perseorangan. Jika hal itu terjadi, pengusaha lokal bakal ribut,” cetus Munthe.

Disampaikan Munthe, salah satu persyaratan lelang memiliki modal hinggga Rp 4 Miliar sama halnya menggugurkan pengusaha lokal. Dalam hal itu, kata Munthe yang juga Direksi pengusaha angkutan kota Rahayu Medan Ceria minta kepedulian Pemko Medan dan Pempropsu dapat membantu pengusaha lokal untuk Biaya Operasional Kendaraan (BOK) melalui konsorsium.

Diakui Munthe, hingga Jumat (7/2/2020) konsorsium pengusahan angkutan kota di Medan belum terbentuk. Pada hal, proses lelang sudah mendesak. Pihaknya juga berharap peran Dishub Medan dapat memfasilitasi untuk mengkordinir seluruh pengusaha angkutan kota Medan. Sehingga tidak terjadi keributan dikemudian hari.

Selain itu kata Munthe, soal perizinan trayek harus dipermudah. Perizinan trayek dengan memperpanjang rute dari Deli Serdang ke Medan selaku vider penyokong ke terminal/halte bus BTS.

Dijelaskan Munthe, kondisi transportasi angkutan kota di Medan saat ini sangat memprihatinkan. Penghasilan pemilik angkutan dan sopir sangat rendah karena penumpang yang selalu sepi. “Pemerintah seharusnya dapat memahami itu. Kami sudah cukup berbuat dan selama ini bersedia subsidi ongkos pelajar. Bayangkan, subsidi kita Rp 2.000 bagi pelajar setiap estapet,” tandas Montgomery.

Diakhir keterangan Montgomery Munthe mengatakan, kendati lelang dilakukan harus tetap mengutamakan kepentingan pengusaha angkutan lokal.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan RI direncanakan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan pada bulan April Tahun 2020 akan mengoperasikan angkutan massal gratis di Medan. Pelayanan sitem skema pembelian layanan Buy The Service (BTS) dengan memenuhi 5 koridor yang telah disepakati.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis saat ini melakukan persiapan pembangunan infrastruktur untuk sekitar 600 halte di seluruh rute yang akan dilalui angkutan masal tadi.

Begitu juga pembuatan halte di Lapangan Merdeka sebagai pusat lintasan dan konektivitas bus dari 5 koridor harus dilakukan persiapan yang matang.

Adapun 5 koridor dan rute yang akan dilewati bus angkutan massal nanti yakni Rute 1 Koridor dst.. (red- gambar). (lamru)

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://geosiar.com/2020/02/07/organda-medan-angkat-bicara-soal-angkutan-massal-bts-pengelolanya-harus-konsorsium/

Polisi Bakal Rutin Menggelar Razia Angkutan Barang di Jalan Tol - Surya

SURYA.co.id | SIDOARJO - Polisi mulai rajin menggelar razia kendaraan Odol (over dimension dan over load) di jalan tol. Bahkan, razia ini bakal digelar setiap hari dengan lokasi yang berbeda-beda.

"Razia bakal digelar setiap hari. Untuk menertibkan kendaraan di jalan tol," kata Kasat PJR Polda Jatim, Kompol Dwi Sumrahadi di sela razia Odol di jembatan timbang di KM 756.800 tol Sidoarjo, Jumat (7/2/2020).

Semua kendaraan yang melanggar aturan, baik yang melebihi dimensi maupun melebihi muatan, langsung ditilang oleh petugas.

Dalam razia ini, pihaknya melibatkan 42 personel yang terdiri dari petugas kepolisian, petugas Jasa Marga dan petugas Dinas Perhubungan.

"Selain memeriksa kelengkapan surat kendaraan, petugas juga mengecek kondisi kendaraan. Termasuk kondisi ban dan kelengkapan lainnya. Jika tdak sesuai dengan ketentuan, langsung ditilang," ujar dia.

Dalam razia kali ini, sejumlah kendaraan barang ketahuan melanggar. Terkait pelanggaran dokumen, muatan, dimensi, dan kelengkapan lain.

Seperti yang Sumitro, pengemudi truk asal Malang ini harus rela menerima surat tilang karena truk yang dikemudikannya over dimensi. Dia terkena razia saat melintas di jalan tol ruas Porong - Sidoarjo.

Hal serupa dirasakan Yanuar Kharisma Yuda. Sopir asal Kecamatan Junrejo, Kota Batu tersebut juga kena tilang karena berat muatan truk trailer yang dikemudikannya overload alias melebihi berat yang seharusnya.

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://surabaya.tribunnews.com/2020/02/07/polisi-bakal-rutin-menggelar-razia-angkutan-barang-di-jalan-tol

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik, INFA Janji Tak Gelar Aksi Mogok - Kompas.com - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia National Ferry Owners Association (INFA) memastikan tak akan melakukan aksi mogok meski pemerintah belum juga menaikkan tarif angkutan penyeberangan di Indonesia.

Ketua Umum INFA Eddy Oetomo mengatakan, dalam mengajukan kenaikan tarif, pihaknya tak akan menekan pemerintah. Apalagi dengan mengancam aksi mogok.

“Selama ini pemerintah cukup akomodatif dan merespon dengan baik usulan kami dengan kesepakatan yang memadai,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: Ferry Kargo Jakarta-Surabaya Resmi Beroperasi

Eddy mengakui penyusunan tarif angkutan penyeberangan bukan hal yang mudah. Atas dasar itu, dia memaklumi jika pemerintah tak terburu-buru dalam melakukan evaluasi tarif.

“Kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang serentak di seluruh Indonesia ini tidak dapat disangkal lagi sedikit banyak akan menimbulkan multiplier effect pada perekonomian bangsa. Oleh karena itu, kami memaklumi jika pemerintah harus sangat berhati-hati melakukannya," kata Eddy.

Eddy menjelaskan, pihaknya mengusulkan kenaikan tarif angkutan penyeberangan ke pemerintah sebesar 10 sampai 15 persen. Namun, ada sejumlah pihak yang meminta kenaikan tarif hingga 38 persen.

“Namun sebelum penetapan dari pemerintah sudah ada permintaan kenaikan tarif yang lebih besar daripada yang diusulkan. Tapi permintaan yang terakhir ini bukan dari INFA,” ucap dia.

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://money.kompas.com/read/2020/02/07/053800026/tarif-angkutan-penyeberangan-belum-naik-infa-janji-tak-gelar-aksi-mogok

INFA Tegaskan Angkutan Ferry Tetap Operasi Meski Ada Ancaman... - SINDOnews.com

loading...

JAKARTA - Indonesia National Ferryowner Associations (INFA) menyatakan masyarakat tak perlu panik terkait adanya ancaman mogok operasi dari kalangan usaha Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (GAPASDAP). Seperti diketahui, Ketua Umum GAPASDAP, Khoiri Soetomo mengatakan, pihaknya mengancam akan melakukan mogok operasi jika permintaan kenaikan tarif tak diindahkan pemerintah.

Namun Ketua Umum INFA, Eddie Soetomo mengatakan, saat ini asosiasi angkutan penyeberangan, baik INFA maupun Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) telah beberapa kali membahas kenaikan tarif angkutan penyeberangan bersama pemerintah.

Namun, pemerintah memang belum menetapkan penyesuaian tarif itu karena masih melihat berbagai aspek. INFA, kata Eddie, memaklumi hal tersebut asalkan diharapkan penyesuaian tarif bisa tetap direalisasikan sesegera mungkin.

"Kami dari INFA memastikan tak akan melakukan aksi mogok. Kami tetap memaklumi pemerintah dan kami yakin penyesuaian tarif akan segera terlaksana," ungkap Eddie di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Menurut Eddie, dalam pembahasan bersama pihak terkait disepakati bahwa pada lintasan komesial yang padat seperti di Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk kenaikan rata-ratanya antara 10-15%. Sedangkan, pada lintasan lainnya paling tinggi 28%.

"Tetapi kemudian ada permintaan kenaikan tarif yang lebih besar daripada yang tengah diusulkan itu. Permintaan yang terakhir ini bukan dari INFA. INFA hanya terkait dengan pembahasan tarif yang dilakukan bersama dengan pemerintah," ungkap Eddie.

Eddie menambahkan, dapat dipastikan bahwa dalam mengajukan usulan kenaikan tarif, INFA tidak akan melalui cara-cara yang menekan atau mengancam pemerintah. Selama ini pemerintah cukup akomodatif dan merespon dengan baik usulan pihaknya dengan kesepakatan yang memadai.

"Pemerintah masih harus mempertimbangkan ability to pay dan willingness to pay dalam masyarakat serta situasi politik yang melingkupi kurun tersebut. Kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang serentak di seluruh Indonesia ini tidak dapat disangkal lagi sedikit banyak akan menimbulkan multiplayer effect pada perekonomian bangsa. Oleh karena itu, kami memaklumi jika pemerintah harus sangat berhati-hati melakukannya," papar Eddie.

Eddie memastikan, apabila nanti hanya anggota-anggota INFA dan PT ASDP Indonesia Ferry saja yang melayani angkutan penyeberangan, hal tersebut tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah daerah untuk angkutan penyeberangan.

Sebagai informasi dalam INFA tergabung pemilik kapal dari tujuh perusahaan, termasuk PT ASDP Indonesia Ferry. Adapun jumlah kapal yang tergabung dalam INFA ada 74 kapal ferry dan belum termasuk kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry yang berjumlah 155 kapal.

(fjo)

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://ekbis.sindonews.com/read/1519174/34/infa-tegaskan-angkutan-ferry-tetap-operasi-meski-ada-ancaman-mogok-1580995993

Antisipasi Virus Corona, Kemenhub Siapkan 7 Langkah Penanganan Angkutan Kargo - Liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto, terus melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona melalui aktivitas penerbangan angkutan penumpang, termasuk juga penanganan terhadap angkutan kargo.

Ia pun menegaskan bahwa sebagai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengambil langkah-langkah sesuai Surat Edaran Nomor : SE 01 Tahun 2020 tentang Penanganan Pesawat Udara Khusus Kargo Dari Republik Rakyat Tiongkok (RTT), yang merupakan langkah antisipatif dalam pencegahan virus korona masuk ke Indonesia.

"Setelah kami melakukan penghentian sementara penerbangan internasional dari dan ke Republik Rakyat Tingkok (RRT), kecuali Hongkong dan Macau, kami juga melakukan penanganan terhadap pesawat khusus kargo dari China. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah masuknya virus corona ke Indonesia," jelas Novie.

Dilihat dengan meluasnya penyebaran virus Corona di beberapa negara, yang awalnya dari Republik Rakyat Tiongkok, pihaknya memandang perlu untuk menyikapi dan mengambil langkah-langkah penanganan terhadap pesawat yang mengangkut kargo, yakni:

1. Bandar Udara yang melayani kargo dari RTT wajib menentukan isolated parking area.

2. Terhadap pesawat kargo yang datang dari RRT akan dilakukan prosedur khusus, dengan melibatkan Air Traffic Control (ATC), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan personel ground handling, dalam hal ini personel yang menangani kargo tersebut wajib menggunakan pakaian anti virus, sarung tangan,dan masker sesuai petunjuk dr KKP dan instansi yg berwenang.

3. Badan Usaha Angkutan Udara  dan Perusahaan  Angkutan Udara, wajib memberikan manifest kru dan kargo yang diangkut kepada kepala bandar udara, dan data tersebut akan diberikan kepada KKP, instansi yang berwenang dan juga ground handling.

2 dari 3 halaman

---

Langkah Selanjutnya

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China saat tiba di bandara internasional Hang Nadim, Batam, Minggu (2/2/2020). Para WNI langsung ke luar pesawat untuk selanjutnya menuju Natuna, Kepulauan Riau. (Photo by Handout/Indonesian Embassy/AFP)

4. ATC yang bertugas harus memberitahukan kedatangan pesawat udara dimaksud kepada Kepala Bandar Udara.

5. Kepala Bandar Udara memastikan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi, berwenang untuk melakukan pembersihan (disinfeksi) terhadap pesawat udara, kru pesawat dan barang bawaannya, serta kargo sesuai SOP yang berlaku;

6. Kru Pesawat Udara tidak boleh turun dari pesawat udara selama pesawat udara on the ground.

"Ditjen Hubud akan terus melakukan pengawasan, untuk mencegahan masuknya virus korona ke Indonesia melalu aktivitas penerbangan,  bekerja sama dengan seluruh stakeholder penerbangan terkait,” ujarnya.

Diharapkan dengan adanya kerjasama yang baik antara regulator seluruh stakeholder penerbangan, pihaknya berusaha maksimal mencegah masuknya virus korana melalui penerbangan, dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa transpirtasi udara.   

3 dari 3 halaman

---

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pesawat dari China menjemput hampir 200 turis China dari Boyolali Jawa Tengah. Pesawat tersebut terbang ke Indonesia tanpa membawa satu pun penumpang.

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.liputan6.com/bisnis/read/4172194/antisipasi-virus-corona-kemenhub-siapkan-7-langkah-penanganan-angkutan-kargo

Awasi Pembatasan Angkutan Barang dari China, Begini Cara Menhub - Detikcom

Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam mengawasi penerapan pembatasan angkutan barang dari dan ke China imbas virus Corona.

"Pengawasannya kita kasih ke orang yang di pesawat dan kapal. Kami serahkan juga KKP yang take care para awak kapal maupun awak pesawat, serta pengawasannya," kata Budi Karya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Dia menjelaskan salah satu yang dilakukan KKP adalah melarang awak kapal yang membawa barang dari China untuk tidak turun dari kapal.

"Misal ada treatment di bandara dan pelabuhan. Lalu awak pesawat atau awak kapal nggak turun dari pesawat dan kapal. Ini udah disosialisasi mulai sekarang, itu urusan KKP semua," kata Budi Karya.

Pemerintah sendiri sudah membatasi gerak angkutan barang dari China. Budi Karya menyebut bahwa hanya hewan hidup saja yang dilarang masuk ke Indonesia dari China. Dia menegaskan urusan logistik hingga ekspor impor komoditas lainnya masih berjalan.

"Perlu saya tambahkan bahwa, dari segi logistik tetap jalan. Ekspor impor tetap jalan, tidak ada yang dihalangi. Tidak boleh ada hewan hidup," ungkap Budi Karya.

Selain itu pemerintah juga sudah melarang penerbangan dari dan menuju China. Hal ini dilakukan mulai hari ini sejak pukul 00.00 WIB. Budi Karya menjamin penutupan penerbangan dilakukan sesuai rekomendasi dari WHO.

"Jadi proses penutupan penerbangan kita lakukan setelah Kemenkes mendapatkan rekomendasi dari WHO. Jadi hati-hati, yang lain sudah nutup kita belum nutup. Nah setelah WHO memberikan rekomendasi, kita lakukan. Menentukan itu juga bukan saya yang ambil keputusan, kami laporkan kepada Presiden," jelas Budi Karya.

"Maka Presiden dalam ratas memutuskan Rabu pukul 00.00 dilakukan penundaan," lanjutnya.

Simak Video "Penerbangan Rute China Ditutup Untuk Waktu yang Tak Terbatas"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4887157/awasi-pembatasan-angkutan-barang-dari-china-begini-cara-menhub

Intip Cara BPTJ Tingkatkan Pengguna Angkutan Massal - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), di bawah komando baru, telah mempersiapkan beberapa cara untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan massal hingga 60%.

Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B. Pramesti akan mendorong penggunaan angkutan massal lebih masif lagi, sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2019-2029. Mantan Dirjen Perhubungan Udara ini baru saja dilantik menggantikan Bambang Prihantoro pada 28 Januari 2020.

"Caranya pertama ada push policy, kami perkenalkan kepada masyarakat untuk mengurangi [penggunaan] kendaraan pribadi. Caranya macam-macamlah, misalnya jalan berbayar elektronik [electric road pricing], parkir juga dimahalkan, agar masyarakat berpindah [menggunakan angkutan massal]," paparnya, Selasa (4/2/2020).

Kedua, pihaknya juga mengedepankan kebijakan yang menarik bagi masyarakat agar mau menggunakan angkutan umum. BPTJ akan membantu koordinasi dan menyiapkan infrastruktur, sarana, hingga integrasinya.

Di sisi lain, Polana akan tetap meneruskan penerapan electric road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik pada tahun ini. Kendati demikian, rencana tersebut masih dalam pembahasan.

"Saat ini sedang bicara finansialnya, ERP masing-masing pemerintah daerah kebijakan provinsi," ujarnya

Dia menuturkan penerapan ERP di ruas jalan menuju DKI Jakarta yakni, Jalan Kalimalang, Jalan Daan Mogot, dan Margonda, masih akan dikoordinasikan mengenai pembagian tanggung jawab dan waktu pelaksanaannya.

Adapun, imbuhnya, dari sisi pendanaan juga sedang diatur penanggung jawab baik dari sisi jalan maupun prasarana infrastruktur seperti kamera cerdas yang dapat merekam tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

Saat ini, modal share atau pengguna angkutan umum di wilayah Jabodetabek hanya 32 persen dari total pergerakan 88 juta pergerakan pada 2018. Sementara, target RITJ saat ini mengharuskan modal share hingga 60 persen.

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://ekonomi.bisnis.com/read/20200204/98/1197227/intip-cara-bptj-tingkatkan-pengguna-angkutan-massal