Medan, Geosiar.com – Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Montgomery Munthe angkat bicara soal kehadiran transportasi massal dengan pembelian layanan Buy The Service (BTS) di kota Medan. Montgomery menyebut menyambut baik kehadiran BTS dan menolak keras jika tidak benar benar melibatkan seluruh pengusaha angkutan lokal.
Kepada Geosiar.com, Jumat (7/2/2020), Montgomery Munthe (foto) mengaku mendukung angkutan massal jika pengelolanya merupakan gabungan pengusaha angkutan lokal yakni konsorsium. “Kehadiran angkutan BTS yang pasti mengganggu penghasilan sopir menjadi menurun, karena sewa kami yang diambil,” terang Munthe.
Maka kata Munthe, jika pengelolaan BTS nantinya tidak melibatkan pengusaha angkutan kota dikuatirkan terjadi kesenjangan sosial. “Saya kuatir kondusifitas angkutan kota di Medan akan terganggu jika pengelolaan BTS diluar konsorsium pengusaha angkutan kota,” ujarnya.
Ditambahkan Montgomery Munthe, tuntutan awal Organda Medan tetap menawarkan konsorsium yang melibatkan seluruh pengusaha lokal dan melakukan MoU diatas notaris. Bukan pengelolanya perseorangan.
“Memang benar akan dilakukan lelang, tetapi persyaratan lelang jangan dimanfaatkan untuk memberatkan pengusaha lokal dan terkesan untuk menyingkirkan pengusaha lokal. Kita harapkan jangan sampai ada konspirasi jahat dilakukan lelang untuk memenangkan salah satu perusahaan dari luar atau perseorangan. Jika hal itu terjadi, pengusaha lokal bakal ribut,” cetus Munthe.
Disampaikan Munthe, salah satu persyaratan lelang memiliki modal hinggga Rp 4 Miliar sama halnya menggugurkan pengusaha lokal. Dalam hal itu, kata Munthe yang juga Direksi pengusaha angkutan kota Rahayu Medan Ceria minta kepedulian Pemko Medan dan Pempropsu dapat membantu pengusaha lokal untuk Biaya Operasional Kendaraan (BOK) melalui konsorsium.
Diakui Munthe, hingga Jumat (7/2/2020) konsorsium pengusahan angkutan kota di Medan belum terbentuk. Pada hal, proses lelang sudah mendesak. Pihaknya juga berharap peran Dishub Medan dapat memfasilitasi untuk mengkordinir seluruh pengusaha angkutan kota Medan. Sehingga tidak terjadi keributan dikemudian hari.
Selain itu kata Munthe, soal perizinan trayek harus dipermudah. Perizinan trayek dengan memperpanjang rute dari Deli Serdang ke Medan selaku vider penyokong ke terminal/halte bus BTS.
Dijelaskan Munthe, kondisi transportasi angkutan kota di Medan saat ini sangat memprihatinkan. Penghasilan pemilik angkutan dan sopir sangat rendah karena penumpang yang selalu sepi. “Pemerintah seharusnya dapat memahami itu. Kami sudah cukup berbuat dan selama ini bersedia subsidi ongkos pelajar. Bayangkan, subsidi kita Rp 2.000 bagi pelajar setiap estapet,” tandas Montgomery.
Diakhir keterangan Montgomery Munthe mengatakan, kendati lelang dilakukan harus tetap mengutamakan kepentingan pengusaha angkutan lokal.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan RI direncanakan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan pada bulan April Tahun 2020 akan mengoperasikan angkutan massal gratis di Medan. Pelayanan sitem skema pembelian layanan Buy The Service (BTS) dengan memenuhi 5 koridor yang telah disepakati.
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis saat ini melakukan persiapan pembangunan infrastruktur untuk sekitar 600 halte di seluruh rute yang akan dilalui angkutan masal tadi.
Begitu juga pembuatan halte di Lapangan Merdeka sebagai pusat lintasan dan konektivitas bus dari 5 koridor harus dilakukan persiapan yang matang.
Adapun 5 koridor dan rute yang akan dilewati bus angkutan massal nanti yakni Rute 1 Koridor dst.. (red- gambar). (lamru)
Baca lanjutan nya buka link di samping https://geosiar.com/2020/02/07/organda-medan-angkat-bicara-soal-angkutan-massal-bts-pengelolanya-harus-konsorsium/
No comments:
Post a Comment