TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sejumlah perusahaan angkutan ke Bandara Kertajati di wilayah Cirebon terpaksa gulung tikar.
Ketua Organda Cirebon, Karsono, mengatakan, ada beberapa penyebab tutupnya perusahaan angkutan penumpang dari dan ke BIJB Kertajati itu.
Di antaranya, minimnya jumlah penumpang yang terbang dari dan ke bandara yang berlokasi di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, itu.
"Jumlah penumpang sempat mengalami peningkatan pada Juli 2019," kata Karsono saat ditemui di kantor Organda Cirebon, Jl Sisingamaraja, Kota Cirebon, Kamis (31/10/2019).
Pengurangan penerbangan ke Kertajati membuat penumpang angkutan bandara sepi.
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota/Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Karsono mengatakan beberapa pengusaha jasa angkutan ke Bandara Kertajati atau BIJB gulung tikar. Minimnya penumpang jadi alasan pengusaja jasa angkutan bangkrut.
"Kurang lebih secara keseluruhan sudah ada 10 pengusaha jasa angkutan ke Kertajati yang gulung tikar," kata Karsono di Cirebon, Rabu (30/10).
Menurutnya setelah adanya pengalihan penerbangan domestik dari Bandara Husein ke Kertajati pada bulan Juli lalu, penumpang sempat ramai untuk berbagai tujuan di Jawa Barat. Namun setelah satu bulan penerbangan itu dialihkan, pengusaha angkutan perlahan menerima dampak karena pengguna jasa angkutan mulai sepi.
"Karena penerbangan yang menggunakan pesawat ke Kertajati sudah berkurang," tuturnya.
Padahal lanjut Karsono, para pengusaha sudah berinvestasi kendaraan. Termasuk menempuh perizinan terkait angkutan Bandara Kertajati.
Untuk itu para pengusaha angkutan menginginkan adanya konsisten dari Pemerintah agar Bandara Kertajati bisa digunakan penerbangan komersial di Jawa Barat. "Kalau memang Kertajati difungsikan sebagai penerbangan komersial ya harus konsisten, karena para pengusaha sudah menempuh perizinan dan juga investasi yang tidak sedikit," katanya.
Bandar Lampung (Lampost.co) -- Maraknya kecelakaan di jalan raya dapat menimpa siapa saja, termasuk para pengemudi angkutan kendaraan online. Untuk itu, aplikator angkutan online harus sigap merespons kemungkinan buruk tersebut.
Hal itu dikemukakan pengamat transportasi, Yan Sulistyo, saat mengapresiasi kerja sama Gojek yang menggandeng Jasa Raharja dalam melindungi driver ketika mengalami kecelakaan dan memberi perlindungan lewat asuransi kecelakaan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang tata cara mengklaim asuransi yang sesuai dengan prosedur.
Dia mengatakan sudah sepatutnya aplikator angkutan online melindungi serta membantu mitra dari risiko kecelakaan lalu lintas. Yan berharap sinergi semacam ini dapat diikuti aplikator angkutan online lainnya.
“Ya, tentu dalam hal ini saya mendukung kerja sama ini. Saya juga berharap hal ini diikuti semua aplikator dan diberlakukan di semua daerah tempat Gojek beroperasi,” ujarnya, Kamis, 30 Oktober 2019.
Semangat melindungi ini sejalan dengan Peraturan Menteri 118 Tahun 2018 dan implementasi amanat Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 15 dan 16 Tahun 2017 tentang santunan kecelakaan yang dibayar Jasa Raharja.
Kerja sama ini diambil dalam rangka meningkatkan pelayanan Gojek sebagai salah satu aplikator transportasi online di Indonesia, khususnya pada layanan Gocar, seperti sosialisasi klaim asuransi kecelakaan.
Yan menambahkan sosialisasi ini penting untuk mengawali diberlakukannya peraturan pemerintah tentang keselamatan. Semakin banyak daerah operasi yang mendapat layanan ini, tentu akan meminimalisasi risiko. Hal ini menguntungkan tidak hanya bagi mitra dan konsumen, tetapi juga untuk keluarga keduanya.
Dengan ditanggungnya risiko kecelakaan oleh Jasa Raharja akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap Gojek sebagai pioner transportasi online yang memberikan layanan ini.
Sementara itu, Regional CA Head Sumatera Gojek Indonesia Teuku Parvinanda mengatakan keamanan dan keselamatan konsumen serta mitra driver selalu menjadi bagian dari prioritas utama perusahaan.
“Kami berharap kerja sama dengan Jasa Raharja ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam membangun kualitas layanan yang menyeluruh serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen saat menggunakan layanan Gojek maupun bagi mitra driver saat menjalani pekerjaan mereka,” kata dia.
Jangan sampai stasiunnya sudah bagus, turun stasiun ojek lagi
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) diminta menyiapkan angkutan pengumpan (feeder) yang bisa mengangkut masyarakat dari dan ke stasiun Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek.
“Sekarang mesti dipikirkan benar-benar pemda dan BPTJ bagaimana kesiapan angkutan lanjutan dari LRT itu,” kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Djoko berpendapat upaya mengubah perilaku masyarakat untuk menggunakan transportasi umum tidak akan berdampak signifikan apabila angkutan penunjangnya kendaraan pribadi atau ojek.
“Jangan sampai stasiunnya sudah bagus, turun stasiun ojek lagi,” katanya.
Sebagai contoh, lanjut dia di Stasiun Cisauk lintas Kereta Rel Listrik Serpong yang sudah baik penataannya ketimbang Stasiun Bojong Gede di lintas Bogor.
Ia menilai masih ada dua tahun bagi pemda dan BPTJ untuk mempersiapkan akses serta sarana angkutan penumpang di tiap stasiun LRT.
“Sekarang ini mumpung LRT juga lagi disiapkan persinyalan dan stasiunnya, pemda dengan BPTJ siapkan kendaraan penunjangnya sebelum pengoperasian nanti 2021,” katanya.
Kereta LRT Jabodebek telah hadir di Jakarta yang diproduksi oleh PT INKA dari Madiun, Jawa Timur, pada 12 Oktober lalu dan saat ini tengah dilakukan uji coba untuk lintas Cibubur hingga Ciracas, namunuji publik kemungkinan baru bisa dilakukan akhir 2020 setelah konstruksi rampung.
Terkait progres pembangunan prasarana LRT Jabodebek tahap I secara keseluruhan telah mencapai 60 persen.
Sementara itu, untuk lintas pelayanan satu yakni Cawang-Cibubur, proyek ini telah mencapai 85,7 persen. Lintas pelayanan dua Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 56,1 persen dan lintas pelayanan tiga, yakni Cawang-Bekasi Timur, 59,5 persen.
LRT Jabodebek nantinya akan memiliki 14 stasiun di mana stasiun-stasiun di lintas Cawang-Cibubur dan Cawang-Bekasi Timur rata-rata telah mencapai sekitar 85 persen sedangkan stasiun-stasiun di lintas Cawang-Cawang-Dukuh Atas mencapai sekitar 50 persen.
Adi HaryantoMobil angkutan karyawan yang nyangkut dan nyaris terjun setinggi 10 meter di Flyover Jembatan Cimindi, Kota Cimahi, akibat menghindar pengemudi motor yang terjatuh, Rabu (30/10/2019). Foto/Dokumentasi warga/Grup WA Budak Lembang Klub
CIMAHI - Sebuah mobil angkutan karyawan nyaris terjun dari Flyover Jembatan Cimindi, Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah sang sopir berusaha menghindari motor yang terjatuh, Rabu (30/10/2019). Beruntung mobil jenis travel yang sebagian body-nya sudah setengah melayang itu masih tertahan oleh tiang besi pembatas jembatan yang penyok setelah tertabrak.
Insiden itu terjadi saat mobil Isuzu Elf dengan nomor polisi B 7249 DA yang dikemudikan oleh Usan (23) warga Cihampelas, Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), melaju dari arah Cimahi menuju Bandung. Saat tiba di lokasi, yakni di Jalan Raya Jenderal Amir Machmud, tepatnya Flyover Cimindi, Kota Cimahi, ada pengemudi motor yang terjatuh.
Sopir kemudian berupaya untuk menghindar pengemudi motor yang terjatuh tersebut. Namun, karena terlalu ke kanan, akhirnya mobil tersebut kehilangan kendali dan menabrak tiang pembatas jembatan sehingga nyaris terjun ke bawah. Beruntung sopir bisa selamat dengan turun perlahan-lahan dari balik kemudi melalui jalur pintu belakang karena khawatir mobil terjun.
Baca Juga:
"Kejadiannya sekitar jam lima pagi, mobilnya dalam keadaan kosong karena mau menjemput para karyawan yang rumahnya di Bandung," ungkap Kanit Laka Satlantas Polres Cimahi Iptu Herinduansyah ketika dikonfirmasi.
Seusai menerima laporan, pihaknya langsung datang ke lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan mengevakuasi kendaraan. Kondisi kendaraan yang dua pertiga badannya sudah menggantung berada di luar jembatan membuat khawatir mobil akan terjun bebas ke bawah. Karena itu, proses evakuasi dilakukan hati-hati san jalur lalu lintas di bawah jembatan sempat dialihkan.
Menurutnya, sopir berhasil selamat dan tidak mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan sebuah mobil derek dari PT Jasa Marga dan sebuah forklift yang saat itu kebetulan sedang melintas di lokasi. Mobil nahas tersebut kemudian dievakuasi ke Unit Laka Lantas di Cikamuning Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya kerugian materil sekitar Rp5 juta akibat mobil penyok setelah mengantam pagar pembatas jalan yang rusak sekitar 3 meter," pungkasnya.
Baca lanjutan nya buka link di samping https://jabar.sindonews.com/read/11709/1/hindari-motor-mobil-angkutan-karyawan-nyangkut-di-flyover-cimindi-1572419414
JAKARTA – Operasional angkutan umum yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Jakarta akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Memang sesuai dengan arahan Pak Presiden semuanya diserahkan kepada DKI Jakarta untuk pengelolaannya,” ujar Anies Baswedan usai bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).
Anies mengatakan rencana penggabungan pengelolaan transportasi di Jakarta ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam rapat terbatas (Ratas) 8 Januari 2019, Presiden meminta agar transportasi darat yang dikelola pemerintah pusat juga terintegrasi dengan milik pemerintah daerah.
“Bapak Presiden memberikan arahan dalam Ratas tanggal 8 Januari 2019 terkait integrasi transportasi supaya benar-benar terintegrasi antara pengelolaan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan hari ini pertemuan kami seputar itu,” ungkapnya.
Menurut dia, integrasi sistem transportasi ini berupa angkutan darat seperti KRL Commuter Line dengan Transjakarta ataupun angkutan kecil JakLingko. Untuk mekanisme detailnya, kata dia, akan dibahas oleh tim kecil yang dibentuk oleh Pemprov DKI dengan Kementerian BUMN. “Arahan dari Pak Presiden adalah pengelolaan transportasi itu dikelola oleh yang mengelola tata ruang, dan tata ruang itu dikelola oleh DKI Jakarta,” jelasnya.
Ke depan, kata Anies, rencana penggabungan pengelolaan transportasi umum ini dilakukan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan bermodalkan satu kartu elektronik, masyarakat bisa memakai angkutan umum JakLingko yang dikeluarkan DKI.
Di sisi lain, mereka juga dapat menikmati kereta rel listrik (KRL) Commuter Line yang dikelola pemerintah pusat. Anies mengakui, selama ini masyarakat yang memakai angkutan umum JakLingko tidak dapat beralih ke KRL Commuter Line, kecuali mengganti kartu yang dapat digunakan untuk naik kereta.
Tim Kecil
Dalam kesempatan itu, Anies menekankan koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat ini lebih kepada pengelolaan transportasi, bukan pembangunan infrastruktur. Agar koordinasi ini berjalan efektif, DKI dengan Kementerian BUMN akan membentuk tim kecil yang bertugas menjadi pengelola transportasi tersebut.
“Jadi nanti bukan berbentuk badan lagi, tapi tim kecil yang bertugas membahas teknisnya, antara BUMN dengan BUMD kami. Dulu sudah ada (tim kecil), sekarang beliau (Erick) akan memimpin dan membuat supaya cepat selesai,” katanya.
Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, enggan menjelaskan secara detail pertemuan pertamanya dengan Anies Baswedan. Selain terlalu prematur, rencana penggabungan sistem transportasi ini juga perlu dibahas lebih mendalam antardua instansi. “Mungkin pada saat yang tepat baru kami bisa presentasikan total planning-nya agar tidak membingungkan masyarakat. Kalau kami menginformasikan yang salah, malah tidak baik. Kalau sudah konkret, sudah baik, biar Pak Gubernur yang akan menyampaikannya,” ujar Erick. pin/P-5
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, seluruh angkutan umum yang ada di wilayah setempat bakal dikelola pemerintah daerah, tidak terkecuali kereta rel listrik (KRL) Commuter Line.
Hal itu diungkapkan Anies setelah bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (29/10/2019).
“Memang sesuai dengan arahan pak Presiden semuanya diserahkan kepada DKI Jakarta untuk pengelolaannya,” ujar Anies Baswedan saat ditemui di Balai Kota DKI pada Selasa (29/10/2019).
Anies mengatakan, rencana penggabungan pengelolaan transportasi di Jakarta ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Dalam rapat terbatas (ratas) pada 8 Januari 2019 lalu, Presiden meminta agar transportasi darat yang dikelola pemerintah pusat juga terintegrasi dengan milik pemerintah daerah.
“Bapak Presiden memberikan arahan dalam ratas tanggal 8 Januari 2019 terkait integrasi transportasi supaya benar-benar terintegrasi antara pengelolaan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan hari ini pertemuan kami seputar itu. Kami senang sekali bahwa rencana untuk melaksanakan instruksi Presiden dapat segera kita laksanakan,” ungkapnya.
Menurut dia, integrasi sistem transportasi ini berupa angkutan darat seperti KRL Commuter Line dengan TransJakarta ataupun angkutan kecil JakLingko.
Untuk mekanisme detailnya, kata dia, akan dibahas oleh tim kecil yang dibentuk oleh Pemprov DKI dengan Kementerian BUMN.
“Arahan dari pak presiden adalah pengelolaan transportasi itu dikelola oleh yang mengelola tata ruang, dan tata ruang itu dikelola oleh DKI Jakarta,” jelasnya.
Baca lanjutan nya buka link di samping https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/29/seluruh-angkutan-umum-termasuk-commuter-line-bakal-dikelola-dki-jakarta
Biak (ANTARA) - Perusahaan penyedia jasa penerbangan cargo PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) menjadwalkan 10 November 2019 akan membuka layanan angkutan udara kargo antar kabupaten di Papua. untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Timur Indonesia.
Rute tujuan angkutan kargo antar kabupaten Provinsi Papua diantaranya dengan tujuan Jayapura-Timika-Wamena-Biak
"Rencana pengoperasian perusahaan penerbangan Merpati sudah disampaikan pihak manajemen kepada Pemkab Biak Numfor, pengelola jasa pelayanan penerbangan udara PT Angkapura 1 serta pihak pemangku kepentingan terkait di Biak dengan tujuan Jayapura-Timika,Wamenada,,"ujar Kepala Dinas Perhubungan Biak Fransisco Olla menjawab Antara di Biak, Selasa.
Kadishub Fransisco berharap, dengan dibukanya layanan angkutan angkutan kargo Merpati bisa meningkatkan jumlah pengiriman kebutuhan bahan pokok, pertanian dan perikanan di berbagai kabupaten di Papua.
Apalagi fasilitas bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak, menurut Kadishub Fransisco Olla, sangat memadai untuk memenuhi pelayanan jasa penerbangan kargo dan penumpang komersial dari dan menuju bandara Biak.
"Jika operasional layanan angkutan kargo Merpati dimulai akan meningkatkan frekwensi pelayanan jasa penerbangan berbagai kabupaten Papua,"ujarnya.
Ia mengakui, layanan penerbangan di bandara Frans Kaisiepo Biak baru melayani kebutuhan penumpang pesawat udara melalui perusahaan Garuda Indonesia (Persero), Sriwijaya Air, Trigana Air dan Susi Air untuk penerbangan perintis Biak-pulau Numfor.
Untuk penerbangan komersial Garuda dan Sriwijaya, lanjut Kadishub Fransisco, telah melayani angkutan udara dengan rute Biak-Jayapura, Biak-Makassar dan Jakarta serta Trigana Air rute Biak-Serui, Garuda ATR Biak-Nabire.
Berdasarkan data pertemuan rencana operasional kargo Merpati dilakukan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Capt Asep Eka Nugraha,Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha PT Garuda Indonesia Mohammad Iqbal serta General Manager PT Angkasa Pura 1 Biak Agus Budiharto dan Sekretaris Daerah Biak Numfor Markus O.Mansnembra pada 25 Oktober 2019 di Biak.
