JAKARTA – Operasional angkutan umum yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Jakarta akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Memang sesuai dengan arahan Pak Presiden semuanya diserahkan kepada DKI Jakarta untuk pengelolaannya,” ujar Anies Baswedan usai bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).
Anies mengatakan rencana penggabungan pengelolaan transportasi di Jakarta ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam rapat terbatas (Ratas) 8 Januari 2019, Presiden meminta agar transportasi darat yang dikelola pemerintah pusat juga terintegrasi dengan milik pemerintah daerah.
“Bapak Presiden memberikan arahan dalam Ratas tanggal 8 Januari 2019 terkait integrasi transportasi supaya benar-benar terintegrasi antara pengelolaan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan hari ini pertemuan kami seputar itu,” ungkapnya.
Menurut dia, integrasi sistem transportasi ini berupa angkutan darat seperti KRL Commuter Line dengan Transjakarta ataupun angkutan kecil JakLingko. Untuk mekanisme detailnya, kata dia, akan dibahas oleh tim kecil yang dibentuk oleh Pemprov DKI dengan Kementerian BUMN. “Arahan dari Pak Presiden adalah pengelolaan transportasi itu dikelola oleh yang mengelola tata ruang, dan tata ruang itu dikelola oleh DKI Jakarta,” jelasnya.
Ke depan, kata Anies, rencana penggabungan pengelolaan transportasi umum ini dilakukan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan bermodalkan satu kartu elektronik, masyarakat bisa memakai angkutan umum JakLingko yang dikeluarkan DKI.
Di sisi lain, mereka juga dapat menikmati kereta rel listrik (KRL) Commuter Line yang dikelola pemerintah pusat. Anies mengakui, selama ini masyarakat yang memakai angkutan umum JakLingko tidak dapat beralih ke KRL Commuter Line, kecuali mengganti kartu yang dapat digunakan untuk naik kereta.
Tim Kecil
Dalam kesempatan itu, Anies menekankan koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat ini lebih kepada pengelolaan transportasi, bukan pembangunan infrastruktur. Agar koordinasi ini berjalan efektif, DKI dengan Kementerian BUMN akan membentuk tim kecil yang bertugas menjadi pengelola transportasi tersebut.
“Jadi nanti bukan berbentuk badan lagi, tapi tim kecil yang bertugas membahas teknisnya, antara BUMN dengan BUMD kami. Dulu sudah ada (tim kecil), sekarang beliau (Erick) akan memimpin dan membuat supaya cepat selesai,” katanya.
Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, enggan menjelaskan secara detail pertemuan pertamanya dengan Anies Baswedan. Selain terlalu prematur, rencana penggabungan sistem transportasi ini juga perlu dibahas lebih mendalam antardua instansi. “Mungkin pada saat yang tepat baru kami bisa presentasikan total planning-nya agar tidak membingungkan masyarakat. Kalau kami menginformasikan yang salah, malah tidak baik. Kalau sudah konkret, sudah baik, biar Pak Gubernur yang akan menyampaikannya,” ujar Erick. pin/P-5
Baca lanjutan nya buka link di samping http://www.koran-jakarta.com/bumn-serahkan-pengelolaan-angkutan-ke-dki/
No comments:
Post a Comment