Bisnis.com, SAMARINDA – Untuk menjaga eksistensi angkutan sungai di Kalimantan Timur, pelaku usaha membutuhkan stimulus subsidi untuk mengurangi beban biaya operasional.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XVII Kaltim dan Kaltara, Felix Iryantomo mengatakan pihaknya selaku pembina angkutan jalan, sungai, darat, dan penyeberangan menerima keluhan dari pelaku usaha terkait tingginya beban biaya angkutan penumpang di Sungai Mahakam.
Kondisi ini menurut Felix dipicu karena beralihnya penumpang menggunakan angkutan darat dan penggunaan Sungai Mahakam lebih didominasi oleh angkutan batu bara atau angkutan barang industri.
“Saat ini di Sungai Mahakam ini rutenya ada dari Samarinda, ke ujungnya Mahakam Ulu. Itu panjang lintasan lebih dari 500 kilometer. Itu lama pelayarannya lebih dari 30 jam sampai di ujung,” kata Felix kepada Bisnis, Senin (20/5/2019) di Hotel Selyca Samarinda.
Ada beberapa perlintasan angkutan penumpang di Sungai Mahakam. Rute pertama Samarinda ke Tenggarong, lalu melaju ke Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kertanegara, lalu ke Melak di Kabupaten Kutai Barat, sampai ke Mahakam Ulu.
Felix menyebut sebenarnya sampai saat ini angka permintaan penumpang di angkutan sungai masih tinggi karena cenderung lebih murah meski waktu perjalanan cukup lama.
Sebagai contoh, tiket perjalanan dari Samarinda ke Melak sekitar Rp130.000 per orang ketimbang biaya perjalanan bensin dengan angkutan darat atau rental mobil.
“Kendalanya kapal yang sudah relatif tua, kecepatannya rendah hanya 4 knot karena melintas di sungai tidak boleh terlalu laju karena ini ada jaga lingkungan juga. Karena di sisi sungai banyak masyarakat tinggal di daerah aliran sungai,” papar Felix.
Beberapa kendala lain yang dihadapi angkutan sungai adalah karena banyaknya angkutan barang industri yang kerap kali menghambat lalu lintas kapal di sungai. Selain itu juga masih banyak masalah lingkungan seperti sampah kayu di aliran sungai yang menghambat lalu lintas kapal.
“Saat ini kami belum langsung membina angkutan sungai. Ini dibina oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan jadi, perizinan mereka, bahkan termasuk perijinan untuk nahkodanya itu. Nah, sekarang ini daftar yang ada masih banyak milik perorangan tapi yang beroperasi tinggal sedikit. Tidak lebih dari 20,” jelas Felix.
Dengan kondisi yang saat ini, Felix memprediksi dengan terselesaikannya jalan nasional ke Mahakam Ulu dengan lintasan darat yang bagus, maka keterisian penumpang di angkutan sungai akan menurun.
Dia menyebut ada kekhawatiran sejumlah pelaku usaha menerima dampak yang besar nantinya tanpa bantuan pemerintah.
“Nanti semakin merana ini mereka [angkutan sungai]. Memang ini harus peran serta dari pemerintah untuk menyumbang bagaimana mempertahankan angkutan sungai. Bagaimanapun angkutan sungai dibandingkan dengan angkutan jalan cost lebih murah,” terang Felix.
Dalam realitasnya Felix mengambil contoh, pemerintah akan mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan jalan. Pada akhirnya angkutan jalan akan mengalami over load atau kelebihan kapasitas.
Kondisi seperti itu bisa memicu kecelakaan angkutan jalan. Sebaliknya, angkutan sungai jika over load kapal akan tenggelam, sungai tak masalah.
“Ini tinggal perawatan DAS saja harus dijaga. Harusnya bisa diarahkan angkutan barang sebagian melalui sungai. Dan mungkin angkutan penumpang perlu ada sentuhan dari pemerintah. Saya sedang merancang mengusulkan subsidi angkutan sungai,” tuturnya.
Felix menilai subsidi untuk angkutan sungai perlu disusun dengan baik mekanisme dana dan profit yang ditargetkan sehingga pertanggungjawaban ke pemerintah bisa transparan dan tidak disalahgunakan.
Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Salman Lumoindong mengakui bahwa angkutan sungai memang punya fungsi yang banyak sebagai jalur angkutan penumpang hingga barang.
Dia tak menampik salah satu kendala adalah kondisi dermaga yang belum direvitalisasi menjadi pemicu penumpang semakin enggan menggunakan kapal angkutan sungai. Selain itu, kondisi kapal yang mayoritas sudah tua juga mendorong masyarakat beralih ke jalur darat.
“Maka kita sekarang tingkatkan juga angkutan sungai. Dermaganya kami tingkatkan dan masuk dalam renstra [rencana kerja strategis] 2024. Kapal juga kami periksa standarnya,” papar Salman.
Menurut pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, angkutan sungai khususnya di Kalimantan Timur yakni di Sungai Mahakam memang masih kurang perhatian dari pemerintah. Dia menilai, semestinya memang ada subsidi operasional dan bantuan hibah kapal.
“Iya semestinya ada hibah kapal seperti halnya yang sudah dilakukan untuk pelayaran rakyat,” ungkap Djoko kepada Bisnis.
Dia juga menambahkan, ada beberapa peluang bisnis angkutan penumpang di Sungai Mahakam yang belum dilakukan pemerintah. Djoko mengambil contoh, di Belanda, ada pengembangan river cruise menjadi travel cruise untuk mendongkrak pariwisata.
“Itu sudah ada, mengapa di Kalimantan tidak dibuat? Itu dibuat saja dengan kapal yang sudah ada, sehingga ada arus penumpang ke desa, sehingga imbasnya desa tersebut juga hidup kegiatan ekonominya,” ujar Djoko.
Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.
No comments:
Post a Comment