Organda Ancam Tolak Angkutan Pelajar
KLATEN, suaramerdeka.com - Pemkab Klaten berencana mengadakan angkutan pedesaan, terutama bagi pelajar. Namun realisasi angkutan yang tinggal menunggu izin dari Gubernur Jawa Tengah itu mendapat ancaman penolakan Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Klaten.
''Kalau izin sudah turun, ya tinggal jalan,'' kata Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkab Klaten, Sudiyarsono, kemarin.
Pengadaan bus angkutan pedesaan bagi pelajar itu bekerja sama Perum Damri dan tidak gratis. Pengadaan bus sepenuhnya menjadi tanggung jawab Damri, sementara Pemkab menyediakan wilayah dan rute. Pemkab akan memfasilitasi, sosialisasi, penyiapan rute dan memberikan rekomendasi operasional.
Sementara Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Klaten, Agus Supriyanto mengaku DPC belum diajak bicara terkait rencana angkutan pelajar itu. ''Hanya tahun lalu pernah diundang membahas rencana itu. Tapi yang terbaru kami belum tahu,'' katanya.
Menurutnya, DPC akan menolak rencana itu jika tidak melibatkan pengusaha lokal. Selama ini, angkutan lokal mati suri. Dengan angkutan dari pemerintah pusat maka sektor angkutan akan mati.
Kalau pun dipaksakan, DPC meminta pengusaha lokal diberi kesempatan lebih dulu. ‘’Apabila tidak sanggup, baru pemerintah mengadakan. Jangan sampai langkah pemerintah justru membunuh angkutan lokal,’’ jelasnya.
Tidak Gratis
Kendati mendapat dukungan anggaran dari APBD, Pemkab tidak menggratiskan untuk pelajar. Namun tarif akan ditentukan untuk menambal biaya operasional harian. Hanya besarnya berapa belum ditentukan.
Sekda mengatakan dengan peran diambil Damri dari sisi biaya operasional tidak masalah sebab BUMN disubsidi dari pemerintah. Kalaupun merugi sedikit tidak masalah karena tujuannya melayani masyarakat tercapai.
Rencana pengadaan angkutan pedesaan itu sudah dikoordinasikan dengan pengusaha angkutan. Para pengusaha angkutan, kata Sudiyarsono, diberi ruang dan sudah konsolidasi. Jalur yang sudah tidak disanggupi para pengusaha akan dijadikan jalur operasional.
Tahap awal rencananya hanya akan melayani satu koridor dengan beberapa rute kecamatan. Namun jika animo masyarakat tinggi bisa jadi akan ditambah. Jumlah bus yang akan dioperasionalkan untuk sementara 10-15 unit. Pool utama akan berada di terminal induk Ir Sukarno.
Pengadaan angkutan pedesaan itu diharapkan akan ikut mengurangi risiko kecelakaan jalan raya. Terutama bagi pelajar SMP dan SMA yang banyak belum memiliki izin mengemudi tetapi nekat berkendara. Selama ini, Dinas akan melarang pelajar berkendara sulit sebab tidak ada sarana yang disediakan.
(Achmad Hussain/CN40/SM Network)
Berita Terkait
Loading...
No comments:
Post a Comment