Meski baru akan beroperasi sepanjang 16 km, namun kehadiran MRT diyakini akan mengubah wajah Jakarta menjadi kota maju yang mengandalkan transportasi umum dalam mobilisasi. Kuncinya adalah dilakukannya integrasi moda transportasi dan tentu saja terus meningkatkan layanan hingga jalur baru moda transportasi umum agar bisa lebih diandalkan dibanding penggunaan kendaraan pribadi.
Namun dioperasikannya MRT Jakarta dan berbagai moda transportasi tadi tak serta merta menjawab solusi kemacetan di Ibu Kota. Ada berbagai instrumen kebijakan yang perlu diterapkan agar ketersediaan layanan transportasi umum yang sudah dibangun benar-benar berjalan efektif dan optimal.
Saat ini terdapat kecenderungan mobilitas masih dominan menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya adalah lebih banyak perpindahan kendaraan daripada perpindahan orang yang akhirnya menyebabkan kemacetan parah.Sebuah sistem transportasi yang lebih banyak memindahkan orang daripada memindahkan kendaraan harus diwujudkan. Untuk itu, perlu instrumen-instrumen kebijakan lain agar hal tersebut bisa didorong optimal.
Mengutip data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dari sisi pergerakan orang, diketahui 60% pergerakan orang harus menggunakan angkutan umum massal perkotaan. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut masyarakat Ibu Kota yang menggunakan transportasi umum saat ini hanya 23%. Angka ini bahkan disebut lebih rendah dari dua puluh tahun yang lalu.
"Jadi dulu, setengah penduduk (DKI) menggunakan kendaraan umum, sekarang tinggal seperempat," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/3) lalu.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan salah satu cara untuk membatasi kendaraan pribadi tersebut adalah penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Bambang bilang sambil menunggu proses ERP tuntas, kebijakan ganjil-genap di Jakarta bisa diberlakukan seharian penuh.
"Seandainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil-genap sehari penuh," kata Bambang.
Hal tersebut berkaca pada hasil implementasi ganjil-genap seharian penuh yang diberlakukan selama Asian Games 2018 lalu. Kebijakan itu dia bilang cukup mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi," katanya.
Cara lainnya agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum adalah menaikkan tarif parkir. Kebijakan ini banyak diterapkan di berbagai kota negara-negara maju di dunia.
Saat semua treatment itu dilakukan, maka tugas Pemprov DKI memaksimalkan pelayanan angkutan umum, mulai dari keandalan, keamanan dan kenyamanan.
Berikut adalah kondisi ideal yang diharapkan agar warga mau beralih menggunakan transportasi umum di Jakarta (BPTJ):
1. Waktu perjalanan rata-rata menggunakan angkutan umum massal maksimal 1 jam 30 menit dari tempat asal ke tujuan, dengan perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 kali. Untuk itu kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak minimal 30 km/jam.
2. Dari sisi aksesibilitas, cakupan layanan angkutan umum perkotaan harus mencapai 80% dari panjang jalan.
3. Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/pengumpan (feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama melalui satu simpul transportasi perkotaan.
4. Simpul transportasi perkotaan itu harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 meter. Demikian pula akses pejalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.
(eds/fdl) Baca lanjutan nya buka link di samping https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4472442/tanpa-kebijakan-ini-mrt-jakarta-tak-banyak-tekan-kemacetan
No comments:
Post a Comment