Pemerintah Pusat Diminta Mendukung Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Tambang di Parungpanjang - Tribun Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat meminta dukungan pemerintah pusat terkait dengan rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan supaya masyarakat dan angkutan barang dengan nyaman menggunakan jalannya sendiri.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari mengatakan saat ini pembangunan jalur khusus tambang sudah menjadi solusi paling rasional untuk menyelesaikan polemik jalan Parung Panjang yang sering rusak akibat banyaknya truk yang meleeati kawasan tersebut.

"Sekarang kami membahas dengan Pak Gubernur, bupati juga, kita mendorong ke pemerintah pusat agar punya akses tersendiri untuk angkutan barang dan tambang. Jadi tidak lagi lewat jalur itu seiring dengan pembangunan jalan tol. Nanti ada short cut ke arah tol, tanpa melewati Parung Panjang. Solusi jangka panjang, tapi perlu waktu," ujar Hery saat dihubungi, Rabu (13/11/2019).

Hery mengatakan belum ada solusi jangka pendek yang dinilai efektif untuk menyelesaikan persoalan itu. Adapun soal usulan pemasangan portal dianggap kurang ampuh sebab cara itu pernah dilakukan beberapa tahun lalu.

• Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar di Garut Sempat Kabur ke Maroko, Akhirnya Ditangkap di Sancang

"Pemasangan portal tidak efektif karena pernah dilakukan dan dirusak, tidak sampai berapa hari, sudah ditabrak dan tidak berjalan lagi. Jadi memang kita sedang mencari solusi yang lebih efektif terutama yang permanen dan jangka panjang. Tapi itu kan perlu waktu melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah pusat. Bahkan dari zaman Pak Aher sudah menjadi isu," tutur Hery.

Terkait wacana pengaturan jam operasional angkutan barang dan tambang, Hery juga menilai hal itu bukan solusi. Sebab, pengaturan jam operasional baru hanya akan membuat titik antrean baru yang tentunya akan mengganggu arus lalu lintas.

"Karena kalau kita melakukan pembatasan itu memerlukan upaya dan regulasi yang cukup. Regulasi yang dilakukan masing-masing pemda dengan pengaturan jam operasi, tapi itu juga jadi masalah tersendiri karena ngantre nungu dibuka dan itu sampai berkilometer, mengganggu juga ruas jalan," katanya.

• Masa Kampanye Pilkades di KBB akan Dilakukan Pengawasan Ketat

Seperti diketahui polemik jalur tambang di Parung Panjang kembali muncul setelah ratusan siswa dan dewan guru menggelar aksi unjuk rasa kepada Pemerintah Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Mereka meminta Pemkab Bogor untuk mengatur dan menindak truk pengangkut barang tambang yang kerap membahayakan mereka

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://jabar.tribunnews.com/2019/11/13/pemerintah-pusat-diminta-mendukung-pembangunan-jalan-khusus-angkutan-tambang-di-parungpanjang