Menhub Bakal Tunjuk Direktur Keselamatan Angkutan ...

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mulai menjalankan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan keselamatan kapal penyeberangan. Salah satu rencana yang akan dilakukan Budi yaitu menunjuk satu orang direktur di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang khusus menangani persoalan ini.

Baca juga: Menhub Minta Maaf Penumpang Pesawat Dipaksa Naik Taksi Bandara

"Saya akan mereformasi dunia pelayaran ini," kata Budi saat ditemui selepas menghadiri acara Musyawarah Besar Ke-IV Indonesian Maritime Pilot Association (INAMPA) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juli 2018.

Saat ini, Ditjen Darat yang dipimpin Budi Setyadi telah memiliki lima orang direktur yaitu Direktur Prasarana Perhubungan Darat Jujun Endah Wahjuningrum, Direktur Sarana Eddy Gunawan, Direktur Pembinaan Keselamatan Ahmad Yani, Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Pandu Yunianto, serta Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana.

Dengan adanya direktur yang khusus menangani keselamatan kapal penyeberangan, fungsi pengawasan terhadap kesyahbandaran sampai sertifikat kapal akan dipegang seluruhnya kepada direktur tersebut. Sebelumnya, syahbandar maupun pengelola pelabuhan penyeberangan memang harus bertanggung jawab ganda, kepada Ditjen Darat dan Ditjen Laut. "Kalau Ditjen Laut itu sudah banyak kerjanya, cukup konsentrasi ke pelabuhan besar seperti Tanjung Priuk saja," ujarnya.

Isu soal keselamatan pelayaran dan angkutan penyeberangan ini mencuat di kala insiden kecelakaan terjadi secara beruntun. Pada 18 Juni 2018, Kapal Motor Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara dan menewaskan setidaknya tiga korban tewas dan ratusan hilang. Dua minggu berselang, 3 Juli 2018,giliran Kapal Motor Lestari Maju yang tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan dan menyebabkan sekitar 35 penumpang tewas.

Selain tanggung jawab ganda, kata Budi, syahbandar di beberapa pelabuhan penyeberangan juga harus menghadapi adanya overlaping dalam pengawasan, antara daerah dan pusat. Oleh sebab itu, direktur ini juga nantinya yang akan menengahi kondisi ini. "Ini usaha untuk mencari jalan terbaik dalam hal pelayaran."

Kendati demikian, kata Budi, posisi direktur ini tidak bisa dibentuk begitu saja karena harus dibicarakan lebih dulu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Budi akan segera mengusulkan penambahan direktur ini ke Asman. "Untuk sementara, ada panitia ad hoc yang bisa menggantikan sementara fungsi direktur ini," ujar Menhub Budi Karya.

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping https://bisnis.tempo.co/read/1108630/menhub-bakal-tunjuk-direktur-keselamatan-angkutan-penyeberangan

Ratusan Sopir Taksi Konvensional Demo Tolak Keberadaan ...

Laporan wartawan Tribunkaltim.co, Junisah

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Ratusan sopir taksi konvensional yang tergabung dalam Serikat Pekeraja Transportasi Indonesia (SPTI) Kota Tarakan, melakukan aksi demonstrasi damai di Kantor DPRD Tarakan, Kamis (19/7/2019).

Mereka menolak keberadaan taksi online beraplikasi Grab di Kota Tarakan daan memintaa Pemkot Tarakan melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) menutup aplikasi Grab di Kota Tarakan.

Kedatangan ratusan sopir taksi konvesional bersama taksinya ini mulai dari angkutan kota, taksi bandara dan taksi Ayla, ke kantor DPRD Tarakan ditemui  para pejabat Kota Tarakan di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Tarakan.

Baca: Sindikat Pencuri di Balikpapan Barat Dibekuk; Beraksi Ambil Tas di Mobil saat Korban Membuka Pagar 

Para pejabat yang menemui perwakilan SPTI Kota Tarakan, masing-masing Ketua DPRD Tarakan Salman Ardeng, Walikota Tarakan Sofian Raga, Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyawan dan Dandim 0907 Tarakan Letkol Hipni Maulana, dan anggota DPRD Kota Tarakan Sopian Hianggio.

Ketua SPTI Kota Tarakan, Hamka mengungkapkan, keberadaan aksi online berapliksi Grab ini sangat mengganggu taksi konvesional.

Pasalnya dengan kehadiran taksi online di Kota Tarakan, membuat pendapatan taksi konvesional  menjadi menurun.

“Kami ini butuh  makan untuk menghidupi anak dan istri  dan kami pun ingin hidup layak. Sebab angkutan umum di kota Tarakan ini tidak kurang,  jadi untuk apa ada taksi online di Kota Tarakan. Jadi kami menolak keras keberadan taksi online di Kota Tarakan,” tegasnya.

Baca: Ini Adegan yang Bikin Penonton Film 22 Menit di Balikpapan Pecah!

Hal senada juga diungkapkan, Sekretaris SPTI Kota Tarakan, Sugianto.

Ia mengatakan, sebenarnya pembahasan taksi online sudah dilakukan beberapa kali.

Pada pembahasan beberapa waktu lalu dengan perwakilan manajemen Grab berjanji untuk tidak beroperasional di Tarakan sebelum perizinannya diselesaikan terlebih dahulu.  

“Tapi ini izinnya belum ada, taksi online ini malah sudah beroperasional dan tentunya ini melanggar kesepakatan bersama waktu pertemuan beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah Kota Tarakan dan Kaltara untuk menolak keberadaan Grab dan menutup aplikasi Grab, itu dua permintaan kami,” ujarnya.

Baca: Peringatan HLUN, Wawali Balikpapan Kunjungi Lansia yang Terbaring di Rumah Sakit

Sugianto mengatakan, Grab ini sudah mulai beroperasional di Kota Tarakan Maret lalu hingga sekarang.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkot Tarakan untuk tegas menyelesaikan permasalahan ini, agar tidak timbul gesekan antara taksi konvesional dan taksi online.

“Terus terang saja, melihat adanya taksi online beroperasional, teman kami sampai berpikir mau bakar taksi online tersebut.  Sebab apa yang dilakukan taksi online melanggar aturan, karena belum ada izinnya sudah beroperasional,” ujarnya. (*)

Let's block ads! (Why?)

Baca lanjutan nya buka link di samping http://kaltim.tribunnews.com/2018/07/19/ratusan-sopir-taksi-konvesional-demo-tolak-keberadaan-angkutan-online-di-tarakan