Jakarta, Beritasatu.com - Revitalisasi angkutan massal berbasis jalan di Jabodetabek dinilai sudah sangat mendesak. Pasalnya, pengguna transportasi publik di wilayah-wilayah tersebut sekarang ini hanya 19 persen. Angka tersebut, menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 49 persen.
Integrasi Transportasi Memudahkan Warga
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno meyakini, berkurangnya jumlah pengguna angkutan publik disebabkan operator kalah saing dalam menawarkan keunggulan layanan yang aman sehingga masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi.
"Selain Jakarta, pangsa angkutan umum di kota dan pedesaan masih di bawah 10 persen. Bahkan, di Denpasar (Bali) sudah sulit menemukan angkutan umum," kata Djoko, di Jakarta, Senin (16/12/2019).
Keberadaan angkutan perkotaan penting untuk mendukung urbanisasi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Namun masalah kemacetan menghambat langkah tersebut. Penyebabnya adalah terbatasnya pembangunan angkutan umum massal perkotaan.
Anies Dukung Perluasan Kamera Tilang Elektronik
Djoko menilai, sudah selayaknya pemerintah melakukan intervensi untuk menyediakan layanan angkutan perkotaan sambil mengawal proses transformasi pengusahaan angkutan perkotaan mencapai kondisi yang diinginkan. Proses transformasi diarahkan agar pengelolaan angkutan umum dijalankan oleh suatu badan hukum. "Prioritas angkutan massal perkotaan diwujudkan dengan memberikan proteksi dan subsidi," ujarnya.
Proteksi ditujukan untuk memastikan angkutan massal memiliki keunggulan operasional misalnya waktu tempuh, ketepatan waktu, dan kepastian layanan dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Sedangkan subsidi ditujukan untuk memastikan kualitas layanan prima dengan tarif terjangkau.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Djoko, pemda bisa berkontribusi dengan membangun halte-halte bus. Bisa merevitalisasi halte eksisting atau menambah halte baru hasil kerja sama dengan pihak lain atau corporate social responsibility (CSR) atau memanfaatkan halte sebagai media iklan.
Butuh Rp 700 Triliun Menata Transportasi Jabodetabek
Pemda memiliki peran penting untuk mensosialisasikan masyarakat kembali menggunakan angkutan umum sekaligus menata kebijakan transportasi publik untuk mendukungnya. Misalnya, menerapkan kebijakan ganjil-genap, jalan berbayar, meningkatkan tarif parkir yang bisa mendorong masyarakat beralih ke angkutan publik.
"Jika dibiarkan transportasi umum makin memburuk dan tidak diurus, maka negara dan bangsa yang akan menanggung dampaknya. Perlu komitmen politik negara untuk membangun transportasi umum di seluruh pelosok Nusantara. Membangun transportasi umum adalah membangun sistem," kata Djoko.
Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.beritasatu.com/nasional/590948/revitalisasi-angkutan-massal-berbasis-jalan-dinilai-mendesak
No comments:
Post a Comment