JawaPos.com - Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang diklaim turut andil dalam mengurangi kemacetan di Kota Lunpia. Akan tetapi, kehadirannya menggantikan peran angkutan kota dinilai masih harus didukung upaya lainnya. Utamanya dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang selama ini dianggap sebagai penyebab kepadatan lalu lintas.
Ketua Komisi C, DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan BRT Trans Semarang saat tengah dalam prosesnya menghadirkan pelayanan optimal. "Dikatakan memadai belum juga, dikatakan memadai, ya sudah dicoba. Menuju memadai," katanya kepada JawaPos.com, baru-baru ini.
"BRT ini banyak membantu sebenarnya, apalagi anak-anak sekolah dengan dibukanya rute-rute baru. Lalu dengan menggandeng pengusaha dalam konsorsium, mengurangi transportasi yang tak layak pada jalur itu. Mengurangi kesemerawutan," sambungnya panjang.
Kadarlusman tak menampik bahwa masih banyak yang harus ditingkatkan dari segi pelayanan. Meski menurutnya pemerintah sudah mencoba yang terbaik, dirinya melihat persoalan macetnya jalanan Kota Semarang di sana-sini disebabkan oleh banyaknya pelaju. Tentunya, mereka yang datang dengan kendaraan pribadi masing-masing.
"Yang bikin macet itu antara lain pekerja yang domisilnya di luar Kota Semarang. Banyak kawasan industri di sini, di Genuk, Terboyo, Candi, Wijayakusuma, BSB, itu pekerjanya 75 sampai 80 persen dari luar. Dari Mranggen, Demak kalau pagi berapa puluh ribu, Kendal juga," katanya lagi.
Dalam hal ini, Kadarlusman berujar pihaknya memiliki ide dan gagasan, bahwa perusahaan tempat pelaju bekerja sebaiknya menyediakan lahan parkir sepeda motor sebelum masuk Kota Semarang. Kemudian, perusahaan juga menyiapkan beberapa unit bus guna mengangkut karyawannya.
"Jadi masuk Semarang itu tidak seperti kampanye. Ini akan kita sampaikan ke Wali Kota. Kedua, kalau outer ring road sudah jadi nanti, saya kira bisa buat mobil-mobil besar truk trailer. Karena Kota Semarang ini masuk jalur tengkorak, ada kecelakaan pasti remuk," imbuhnya.
Dari dalam kota sendiri, dirinya berujar bahwa pembatasan kendaraan sudah diperlukan. Makin sesak jalanan Kota Semarang dengan bertambah banyaknya pengguna sepeda motor mulai dari kalangan pelajar hingga ojek online.
Langkah pembatasan ini, katanya sudah dibahas dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Kementrian Perhubungan, Kepolisian, dan Pemerintah Kota setempat. Karena peningkatan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor bisa dikata sudah drastis.
"Kita akan cari cara supaya pengurangan (pembatasan) bisa diterapkan. Di satu sisi ini memang peningkatan ekonomi, tapi ya sekarang nggak punya rumah saja punya mobil, didaftarin ke ojek online malahan. Nanti dicari solusi yang tepat pakai ganjil genap atau apa. Rekayasa lalin juga sudah banyak," katanya.
Angkutan Online
Pembangunan infrastruktur macam flyover seperti di Jatingaleh menurutnya turut berandil memecah simpul-simpul kemacetan. Efeknya langsung dirasa, akan tetapi mungkin tak bertahan lama selama pembatasan jumlah kendaraan belum diberlakukan.
"Ini kita kemarin juga sampaikan ke Pak Wali, program berikutnya yang perlu dibikin flyover itu di Tugu, Krapyak, lalu Pedurungan, Genuk juga perlu dibuatkan," tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Hari Prihatno kepada JawaPos.com baru-baru ini. Menurutnya rencana Pemkot Solo untuk menyediakan transportasi murah, nyaman, dan aman tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini salah satunya disebabkan hadirnya transportasi online.
Kondisi ini membuat banyak masyarakat justru memilih menggunakan transportasi online dibandingkan menggunakan layanan transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Banyak hal yang membuat masyarakat berpaling menggunakan transportasi online. Misalkan karena murah, praktis, dan tidak perlu menunggu di halte. "Ya itu yang menjadi kendala bagi kami. Transportasi online itu semakin banyak," terangnya.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus mengeluarkan aturan yang jelas agar keberadaan transportasi online tidak mengganggu penyediaan transportasi pemerintah. Salah satunya adalah mengenai tarif yang diberlakukan pada transportasi online tersebut.
Hari menyebut, selama ini pengelola transportasi online memberikan harga yang tidak merujuk pada batas atas dan batas bawah. Di samping itu, masih kata Hari, pemerintah juga perlu mengatur batas maksimal atau kuota transportasi umum di setiap daerah. Sehingga, populasi transportasi online bisa disesuaikan dengan keberadaan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah.
"Tidak bisa transportasi online dibiarkan tidak diatur. Perlu ada pembatasan, kuota sehingga ada keseimbangan. Dengan begitu bisa bersaing secara fair dengan transportasi lain, seperti taksi, feeder dan sebagainya," ucapnya.
(apl/dho/gul/JPC)
Baca lanjutan nya buka link di samping https://www.jawapos.com/jpg-today/11/11/2018/angkutan-umum-riwayatmu-kini
No comments:
Post a Comment