SURYA.co.id | SURABAYA - Dihentikannya pembayaran dengan sampah pada Suroboyo Bus sepertinya tak terlalu berpengaruh pada konsumen. Sebaliknya, konsumen menginginkan angkutan umum yang efektif dan efisien dengan pembayaran non tunai.
Ini diutarakan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, M Said Sutomo.
Dia menilai, dengan biaya operasional Suroboyo Bus mencapai Rp 250 juta per bulan untuk 8 bus ini, sebenarnya bus ini menguntungkan industri botol plastik. Tak heran, ketika program bayar sampah dihentikan, ini tak berpengaruh pada konsumen.
“Meski dibayar dengan botol plastik, namun ini tak diminati publik. Ini juga tak pas dengan asa konsumen yang ingin ketepatan waktu,” katanya, Senin (1/10/2018).
Maka dari itu, sebagai pengganti sistem bayar dengan sampah, dia meminta Pemkot Surabaya fokus pada angkutan umum efektif dan efisien. Disebut efektif dan efisien, adalah bisa membangun sistem aplikasi pelayanan angkutan umum, mulai bus suroboyo, bus sekolah, bus umum, bus kampus, bus antar Plaza / pasar, dan angkot. Sistem ini memakai standar pelayanan minimal ber-AC.
“Karena angkutan umum yang non AC, hanya cocok bagi konsumen yang lahir 30-60 tahun lalu,” katanya.
Wilayah operasionalnya tak hanya kota saja, tapi di Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Bangkalan. Dengan begitu, Surabaya tak dibanjiri kendaraan pribadi warga daerah di sekitar Surabaya yang masuk karena bekerja.
Tak hanya itu saja, sistem pembayaran tepat biaya yang diinginkan konsumen adalah non tunai, sehingga tak cekcok masalah pengembalian.
“Itu bisa terjadi jika sistem proses bisnis dan pelayanannya memakai online, bukan konvensional,” pungkasnya.
No comments:
Post a Comment