Yogyakarta, Beritasatu.com - Musyawarah kerja nasional (Mukernas) DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) IV akhir pekan lalu berlangsung di Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP Organda Andrianto Djokosoetono meminta pengusaha angkutan untuk tergerak dan lebih kreatif merespons tuntutan perubahan masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian besar dalam menetapkan regulasi yang dapat menunjang iklim investasi, debirokratisasi, serta pelayanan publik yang terpadu, efisien, dan efektif berbasis digital, dan melayani dengan memegang teguh pada keetaraan dan keadilan.
“Ke depan kiranya Pemerintah memberikan perhatian dan kebijakan khusus untuk kelangsungan hidup angkutan umum. Salah satunya diberikan PSO (Public Service Obligation) untuk angkutan umum swasta, dimana saat ini dalam finalisasi, diharapkan segera terbit. “ungkap Andrianto, Minggu (1/9/2019).
Ia menjelaskan, Mukernas IV DPP Organda mengusung tema “Angkutan Umum di Era Digital dalam Bingkai Persatuan Indonesia”.
Menurut Andrianto, Mukernas digelar untuk memahami arah dan kebijakan kementerian dan lembaga terkait, serta upaya perwujudan persaingan yang sehat dan sinergis dalam industri transportasi jalan raya menuju persatuan Indonesia yang kokoh dan mensejahterakan.
Ada enam rekomendasi yang dihasilkan rapat pleno dalam Mukernas di Yogyakarta ini. Di antaranya, Organda meminta pemerintah memberi iklim usaha yang kondusif kepada pelaku usaha transportasi. Organda juga mempertanyakan arah konkrit terkait tahapan implementasi industrial 4.0 di Indonesia. Seperti kebijakan program industri kendaraan di Indonesia, dalam mewujudkan transportasi berkeselamatan. Anggota Organda mempertanyakan, apakah teknologi listrik menjadi pilihan ke depan?,
Kemudian terkait penindakan pelanggaran di jalan raya, Organda menyambut baik identifikasi masalah hukum dan keamanan serta arah kebijakan dan program penegakan hukum bidang LLAJ. Seiring dengan kebijakan pembayaran non tunai. Organda meminta Bank Indonesia dan Kemkeu agar dapat memeberikan sosialisasi arah kebijakan dan program harmonisasi transaksi elektronik di industri transportasi,
No comments:
Post a Comment