Jakarta, Beritasatu.com - Mendekati Pemilu 2019 masyarakat DKI diminta untuk jeli dalam menggunakan hak pilihnya dengan mengedepankan calon anggota legislatif (Caleg) yang mendukung tersedianya sarana angkutan umum yang mumpuni di Ibu Kota sebagai solusi pembangunan serta lingkungan.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, lebih baik masyarakat tidak memilih caleg atau partai yang tidak mendukung angkutan umum. Terlebih, terhadap mereka yang menentang sistem subsidi untuk penumpang.
"Jangan pilih caleg atau parpol yang tidak pro angkutan umum," kata Djoko, di Jakarta, Jumat (22/2).
Djoko mengaku kecewa membaca berita yang isinya memuat pernyataan seorang Wakil Ketua DPRD DKI yang menyatakan subsidi kereta moda raya terpadu (MRT) tidak membawa manfaat. Melihat kondisi itu, Djoko meyakini banyak elite yang belum memahami pentingnya ketersediaan transportasi massal bagi publik dan penataan kota.
"Subsidi tarif MRT bukan untuk orang kaya tetapi subsidi karena telah mengurangi polusi udara, penggunaan BBM berlebih dan kemacetan," terang Djoko.
Menurut Djoko, DKI yang memiliki APBD hampir Rp 90 triliun mampu mensubsidi pelayanan transportasi baik MRT maupun LRT. Keberlangsungan dua moda transportasi tersebut harus dijamin oleh pemerintah DKI dan politisi-politisi di Kebon Sirih harus mendorong poin penting tersebut.
MRT yang diagendakan bakal beroperasi Maret 2019 ini belum memiliki tarif resmi. Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan besaran tarif telah ditentukan dan tinggal menunggu waktu diumumkan. Tarif tersebut dihitung berdasarkan jarak per kilometer.
Informasi yang beredar menyebutkan, untuk besaran tarif Rp 8.500, Pemprov DKI harus memberi subsidi untuk MRT mencapai Rp 365 miliar setiap tahunnya. Sedangkan untuk tarif Rp 10.000, subsidi yang harus dikeluarkan Rp 338 miliar.
No comments:
Post a Comment