Angkutan Pelajar Tunggu Izin Gubernur
KLATEN, suaramerdeka.com - Rencana Pemkab Klaten mengadakan angkutan pedesaan, terutama bagi pelajar tinggal selangkah. Pemkab tinggal menunggu izin dari Gubernur Jawa Tengah untuk operasional.
Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkab Klaten, Sudiyarsono Pemkab masih menunggu selesainya proses perizinan dari Gubernur. '' Kalau izin sudah turun, ya tinggal jalan,'' ungkapnya, Sabtu (23/2).
Dikatakannya, pengadaan bus angkutan pedesaan itu akan bekerjasama dengan BUMN dalam hal ini Perum Damri. Sarana berupa bus sepenuhnya diadakan Damri dan Pemkab hanya sebagai wilayah yang tempat rute.
Dengan menggandeng Perum Damri, Pemkab hanya sebatas memfasilitasi, sosialisasi ke masyarakat, penyiapan rute dan memberikan rekomendasi operasional.
Pemkab tidak akan mengeluarkan anggaran APBD sebab semua pengadaan ditangani Perum Damri. Bus angkutan pedesaan itu tidak akan digratiskan tetapi tetap akan dipungut biaya untuk menambal biaya operasional harian. Hanya besarnya berapa belum ditentukan.
Yang jelas dengan peran diambil Damri dari sisi biaya operasional tidak masalah sebab BUMN disubsidi dari pemerintah. Kalaupun merugi sedikit tidak masalah karena tujuannya melayani masyarakat tercapai. Rencana pengadaan angkutan pedesaan itu sudah dikoordinasikan dengan pengusaha angkutan.
Satu Koridor
Para pengusaha angkutan, kata Sudiyarsono, diberi ruang dan sudah konsolidasi. Jalur yang sudah tidak disanggupi para pengusaha akan dijadikan jalur operasional. Tahap awal rencananya hanya akan melayani satu koridor dengan beberapa rute kecamatan. Namun jika animo masyarakat tinggi bisa jadi akan ditambah.
Jumlah bus yang akan dioperasionalkan untuk sementara 10-15 unit. Pool utama akan berada di terminal induk Ir Sukarno. Pengadaan angkutan pedesaan itu diharapkan akan ikut mengurangi risiko kecelakaan jalan raya. Terutama bagi pelajar SMP dan SMA yang banyak belum memiliki izin mengemudi tetapi nekat berkendara.
Selama ini, Dinas akan melarang pelajar berkendara sulit sebab tidak ada sarana yang disediakan. Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Klaten, Agus Supriyanto mengatakan DPC belum diajak bicara.
''Hanya tahun lalu pernah diundang membahas rencana itu. Tapi yang terbaru kami belum tahu,'' katanya.
Menurutnya, DPC akan menolak rencana itu jika tidak melibatkan pengusaha lokal. Selama ini, angkutan lokal mati suri.
Dengan angkutan dari pemerintah pusat maka sektor angkutan akan mati. Kalaupun dipaksakan, DPC meminta pengusaha lokal diberi kesempatan lebih dulu. Apabila tidak sanggup, baru pemerintah mengadakan. Jangan sampai langkah pemerintah justru membunuh angkutan lokal.
(Achmad Hussain/CN39/SM Network)
Berita Terkait
Loading...
No comments:
Post a Comment